IFBC Banner

Soal Penerapan Business Judgment Rule, Prof Budi Sebut Jadi Doktrin Hukum Perusahaan

Rabu, 22 Desember 2021 – 23:04 WIB

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Prof Budi Kagramanto menyebut bahwa business judgment rule (BJR) sebagai satu doktrin di dalam hukum perusahaan.

Artinya, kata dia, menetapkan direksi perusahaan, atau komisaris dari satu perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari satu tindakkan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut dirasa sudah memenuhi aspek beritikad baik, kemudian penuh dengan kehati-hatian.

"Jadi dengan diterapkannya BJR ini, direksi maupun komisaris itu mendapatkan satu perlindungan sebetulnya, sehingga tidak perlu lagi mendapatkan atau memperoleh justifikasi dari pemegang saham ataupun dari pihak pengadilan atas keputusan mereka," kata Prof Budi dalam webinar bertema 'Potret Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal' pada Selasa 21 Desember 2021.

Jadi sekali lagi, lanjutnya, keputusan bisnis ini sebenernya adalah satu ajaran yang ada di dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas). Menurutnya, banyak sekali prinsip atau doktrin yang lain, yang termuat dalam UU PT.

"Di sini keputusan direksi atas aktivitas kegiatan usaha perusahaan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga, termasuk pengadilan. Meskipun keputusan pengadilan direksi tersebut salah dan terbukti keliru dan merugikan perusahaan. Akan tetapi sepanjang keputusan yang diambil oleh direksi maupun dewan komisaris sesuai dengan koridor hukum, tentunya prinsip itikad baik dan kehati-hatian memang harus di kedepankan," lanjutnya.

Ia menyebut bahwa persyaratan untuk BJR ini sebetulnya telah diatur dalam pasal 97 ayat 5 dari Undang-undang PT. Prof Budi mengatakan bahwa disebutkan Pasal 97 ayat 5 ini sebenarnya khusus untuk direksi. "Di situ disebutkan bahwa direksi bisa saja tidak mempertanggungjawabkan hal-hal yang harus dibuktikan. Misalnya jika kerugian perusahaan bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi," kata Prof Budi.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, bahwa direksi sudah melakukan pengurusan dengan itikad baik, dan penuh kehati-hatian, sesuai untuk kepentingan dan maksud dan tujuan dibentuknya perusahaan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan atau conflict interes, baik secara langsung atau tidak langsung, antara tindakan pengurusan yang berakibat munculnya kerugian tersebut.

Terakhir direksi secara menyeluruh telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. "Jadi ada lima poin sebetulnya yang diatur dalam Pasal 97 atau 5 dari Undang-undang PT. Namun demikian ini sifatnya harus kumulatif. Jadi empat poin itu semuanya harus terpenuhi kalau memang tidak ada, dan pembuktiannya sudah bener dan mengarah ke sana atau tidak," ujarnya.