JAKARTA, REQnews - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolah eksepsi&nbsp;mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, karena telah melampaui kewenangan.
&ldquo;Materi keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum sudah tidak lagi berbicara aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara oleh pengadilan,&rdquo; kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu 22 Desember 2021.
Jaksa menyebut bahwa pokok perkara kasus tersebut baru bisa dibuktikan setelah proses persidangan berlangsung. Yaitu terkait dengan fakta pembuktian dengan seluruh alat bukti, keterangan saksi, hingga keterangan Munarman.
Majelis hakim pun diminta agar menolak seluruh eksepsi Munarman dan kuasa hukumnya. &ldquo;Dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa harus ditolak atau tidak diterima,&rdquo; lanjut jaksa.
Sebelumnya dalam persidangan Rabu 15 Desember 2021, Munarman menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa. Ia&nbsp;menampik dakwaan yang menyebut dirinya terlibat dalam tindak pidana terorisme.
Bahkan, dirinya membawa artikel dan foto untuk membuktikan bahwa dakwaan jaksa tidak benar. Salah satunya adalah foto terkait acara 212 yang digelar 2 Desember 2016 lalu.
Munarman mengatakan dirnya memiliki kesempatan untuk&nbsp;melakukan tindakan terorisme saat aksi tersebut, karena petinggi negara seperti Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, hingga Kapolri&nbsp;Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat hadir di Monumen Nasional.
"Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam (Jaya), Kapolda dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir," kata Munarman saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu 15 Desember 2021.
Ia&nbsp;menegaskan tak akan melewatkan kesempatan tersebut, jika benar-benar ingin&nbsp;melakukan aksi terorisme.&nbsp;Tetapi kenyataanya, Munarman mengatakan bahwa para pejabat negara saat itu dalam keadaan baik-baik saja hingga kini.
"Maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah pindah ke alam lain," kata dia.
&nbsp;
Dalam kasus tersebut, Munarman dijerat dengan tiga pasal yaitu Pasal 14 atau Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003.
Serta Pasal 13 huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Munarman, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi