WASHINGTON DC, REQNews - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani undang-undang (UU) yang melarang seluruh impor dari wilayah Xinjiang, Cina. Larangan tersebut terkait kekhawatiran soal penggunaan kerja paksa dalam aktivitas produksi di Xinjiang, yang banyak ditinggali etnis minoritas Uighur.
Seperti dilansir AFP, Jumat 24 Desember 2021, UU itu melarang impor seluruh barang dari Xinjiang kecuali pihak perusahaan memberikan bukti yang bisa diverifikasi bahwa produksinya tidak melibatkan kerja paksa.
UU itu menetapkan fokus pada tiga produk secara khusus, yaitu kapas di mana Xinjiang menjadi salah satu produsen utama dunia, kemudian tomat dan polysilicon bahan yang digunakan dalam produksi panel surya.
Diketahui bahwa sekitar 20 persen garmen yang diimpor ke AS setiap tahunnya, mencakup sejumlah kapas dari Xinjiang.
Senat AS pekan lalu secara bulat meloloskan UU tersebut, yang menjadikan AS sebagai negara pertama yang melarang seluruh impor dari wilayah Xinjiang.
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut UU itu memberikan pemerintah 'sarana baru untuk mencegah barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang, masuk ke pasar AS dan lebih meningkatkan akuntabilitas bagi individu dan entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini.
Blinken menyerukan kepada Cina untuk segera mengakhiri 'genosida dan kejahatan kemanusiaan'.
UU itu juga mengharuskan Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Cina yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Xinjiang.
Para pakar HAM, saksi mata dan pemerintah AS menyebut lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang berbahasa Turki, ditahan di kamp-kamp dalam upaya menghapuskan akar budaya tradisi Islam mereka dan memaksa mereka melebur ke dalam etnis mayoritas Han di Cina.
&nbsp;
&nbsp;

Joe Biden Tandatangani UU Larang Seluruh Impor dari Xinjiang, Dikhawatirkan Hasil Kerja Paksa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi