Menyoal UU Kejaksaan Terbaru, Pakar Singgung 'Power Tends to Corrupt'

Jumat, 07 Januari 2022 – 21:00 WIB

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan RUU Kejaksaan menjadi UU ini berlangsung pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 7 Desember 2021. Dalam UU tersebut, salah satu substansinya yaitu memperluas kewenangan Kejaksaan Agung.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan berdasarkan UU Kejaksaan tersebut, jaksa memiliki wewenang yang besar. Namun dengan besarnya kewenangan tersebut timbul pertanyaan, apakah besar kemungkinan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely terjadi.

Menurut Akbar, jika dibarengi dengan pengawasan tidak akan selalu koruptif. "Kewenangan (jaksa) besar, namun jika tetap ada pengawasan seperti praperadilan dan sebagainya, maka tetap tidak akan selalu koruptif," kata Akbar kepada REQnews.com pada Kamis 6 Desember 2022.

Kewenangan yang diperluas yaitu terkait dengan penyadapan, yang diatur dalam Pasal 30 C huruf K beleid hasil amandemen. Pasal itu menjelaskan bahwa jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan.

Namun, nyatanya dalam KUHAP tak diatur terkait dengan penyadapan. Sehingga menurutnya bisa saja dimungkinkan diatur dalam Undang-undang. "Namun baiknya tetap diatur KUHAP. Putusan MK pun membolehkan penyadapan, namun memerlukan aturan rigid," lanjutnya.

Lebih lanjut, dalam UU Kejaksaan terbaru saat ini jaksa bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK), padahal PK merupakan upaya terakhir dalam persidangan. Dalam KUHAP, PK hanya bisa di ajukan oleh terpidana atau keluarganya.

Terkait hal itu, Akbar mengatakan pengaturan PK bertentangan dengan KUHAP dan Putusan MK tentang legal standing PK. "Seharusnya ini tidak bisa, karena PK itu sanksinya tidak boleh lebih tinggi dari putusan sebelumnya," kata dia.

Yang menarik dalam UU Kejaksaan tersebut, yaitu terkait pengecualian Jaksa dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Akbar pun membandingkannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru saat ini menjadi ASN. "Nah ini yang unik. KPK saja jadi ASN, maka jaksa apalagi, jaksa bagian dari eksekutif sehingga baiknya tetap ASN," ujarnya.

Sementara Itu, Praktisi Hukum dan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menanggapi terkait adanya kewenangan Peninjauan Kembali (PK) oleh jaksa. Menurutnya adanya kewenangan tersebut dimaksud sebagai, prinsip quality of arms and treatment without discrimination.

"Prinsip ini memastikan bahwa para pihak yang berperkara dalam sebuah peradilan harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan posisi atas diri mereka dalam kasus yang diperiksa," kata Haris.

Haris mengatakan bahwa dalam prinsip tersebut pihak yang dirugikan atau bukan yang membawa perkara ke pengadilan harus memahami dan memiliki akses informasi atas apa yang tuduhkan atau dijadikan perkara. "Juga memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa para pihak bisa menguji dan memeriksa bukti dan saksi yang dijadikan perkara," katanya.

Untuk itu, menurutnya pengadilan harus bisa memastikan bahwa tidak ada dominasi kesaksian dan alat bukti, terutama dari pihak yang melakukan penuntutan dan berpotensi merugikan terdakwa. "Semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menguji saksi dan bukti," lanjutnya.

Ia pun mencontohkan dalam beberapa kasus di sejumlah negara, bahwa perkara dihentikan akibat ketiadaan akses terhadap bukti-bukti untuk diperiksa dan dilakukan pemeriksaan silang. Yaitu seperti dalam kasus Jensen- Gielen v. The Netherlands di Belanda, diikuti hal serupa dalam kasus Aarela and Nakkalajarvi v. Finland.

"Di Prancis hal ini terjadi dalam kasus Moreal v. France. Hingga temuan pelanggaran prinsip ini didapati juga oleh komite HAM PBB, komite yang ditugasi memeriksa pelaksanaan ICCPR dinegara-negara penandatangan ICCPR dalam kasus Kananagh v Ireland," ujarnya.