JAKARTA, REQnews- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia&nbsp;(Komnas HAM) memberi perhatian khusus terkait praktik penyadapan yang bertentangan dengan perinsip HAM. Komnas pun meminta pemerintah dan DPR mengkaji beberapa hal seputar penyadapan yang diatur dalam Rancangan Undang Undang tentang Penyadapan. Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah mengatakan &ldquo;Setidaknya ada enam hal yang harus dicermati lagi oleh DPR dan pemerintah. Salah satunya adalah menyangkut istilah penyadapan dan jangka waktu penyadapan. Harus ada aturan spesifik. Sebab, kata jangka waktu penyadapan masih berbeda-beda di antara sejumlah lembaga terkait.&rdquo; Katanya Selasa 9 Juli 2019. Ketiga adalah terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi kalau kemudian tidak dilakukan profesional dan berintegritas.
Keempat terkait penayangan atau penyampaian hasil penyadapan hanya untuk kepentingan pembuktian (Pasal 13 RUU Penyadapan).&nbsp; Dia menyebut perlu ada aturan untuk mengantisipasi pengungkapan hasil penyadapan itu disampaikan di sidang terbuka sehingga hasil penyadapan akan menjadi informasi umum. Persoalan selanjutnya adalah perlindungan privasi. Dia menyebut privasi sebagai salah satu hak asasi yang dapat dikurangi atau&nbsp;derogable&nbsp;right.&nbsp; Terkait kepentingan penyadapan, Komnas HAM menilai perlu ada batasan yang jelas sejauh mana hak privasi seseorang dapat dibatasi tanpa merusak demokrasi dan ketertiban umum.
"Ditentukan oleh hukum dengan mendasarkan pada aspek tidak boleh sewenang-wenang, kemudian dalam masyarakat demokratik yang menekankan pembatasan tidak merusak tatanan demokrasi dan terakhir ketertiban umum," jelas Hairansyah.&nbsp;
RUU Penyadapan menjadi salah satu dari 55 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2019. Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan RUU penyadapan selesai pada awal Juli 2019.&nbsp;
Penyusunan RUU Penyadapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil uji materi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan oleh eks Ketua DPR Setya Novanto, ketika tersangkut kasus 'Papa Minta Saham'.
&nbsp;

Komnas HAM Beri Perhatian Soal Krusial RUU Penyadapan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi