Usai Jadi Tersangka dan Ditahan, Kombes Hendra Sebut Ferdinand Kembali Diperiksa Penyidik

Selasa, 11 Januari 2022 – 16:27 WIB

Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan (Foto: Humas Polri)

Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan (Foto: Humas Polri)

JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ferdinand Hutahaean dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung SARA pada Selasa 11 Januari 2022.

Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan mengatakan bahwa sebelumnya pada Senin 10 Januari 2022, mantan politikus Partai Demokrat tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan.

"Tadi malam pada pukul 10.30 sampai dengan 21.30 saudara FH sudah diperiksa dan dijadwalkan untuk diperiksa kembali," kata Kombes Hendra dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri Jakarta pada Selasa 11 Januari 2022.

Ia mengatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya masih melakukan pemeriksaan terhadap Ferdinand pada kemarin malam. Namun, penyidik memberikan kesempatan Ferdinand untuk istirahat, dan dilanjutkan pada hari ini.

Karena menurutnya, pihak penyidik masih membutuhkan keterangan Ferdinand terkait dengan perkara yang menjeratnya. "Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan nanti malam dan yang bersangkutan untuk meminta istirahat terlebih dulu," kata dia.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan hangat terkait dengan cuitannya dan menimbulkan kemarahan masyarakat. Bahkan #TangkapFerdinand menjadi trending di media sosial Twitter.

"Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya," kata Ferdinand dalam cuitan di akun Twitternya @FerdinandHaean3 dikutip pada Kamis 6 Januari 2022.

Polisi pun telah menetapkan Ferdinand sebagai tersangka dan melakukan penahanan terkait dengan kasus ujaran kebencian mengandung SARA. Hingga kini, 38 saksi yang terdiri dari 17 saksi dan 21 saksi ahli telah diperiksa.

Karena perbuatannya itu, Ferdinand dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut yaitu terkait dengan pelanggaran bermuatan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran.