JAKARTA, REQnews -&nbsp;Eksepsi atau nota keberatan yang diajukan&nbsp;mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dalam kasus dugaan terorisme ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.&nbsp;
 "Mengadili menyatakan bahwa keberatan atas eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima,"&nbsp;ucap hakim saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu&nbsp;12 Januari 2022.&nbsp;
Dengan ditolaknya eksepsi, hakim menyatakan sidang Munarman lanjut ke tahap pembuktian.
Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara terorisme atas nama terdakwa Munarman. Hakim pun memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa Munarman, para saksi dan barang bukti di persidangan.
 "Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Munarman SH tersebut dengan menghadirkan terdakwa para saksi dan barbuk di persidangan," ucap hakim.
Menurut hakim, eksepsi yang disampaikan terdakwa Munarman dan tim penasihat hukum sudah masuk materi pokok perkara.
"Apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau tidak, adalah sangat tergantung pada pembuktian dalam persidangan selanjutnya. Maka keberatam tersebut tidak dapat diterima," kata hakim di ruang sidang utama PN Jakarta Timur.&nbsp;
Hakim juga mengatakan, eksepsi Munarman dan tim penasihat hukum tidak masuk dalam ketentuan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dari itu, eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan.
&nbsp;
 Sebelumnya, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Munarman juga disebut jaksa telah berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.
"Bahwa terdakwa Munarman dkk merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional," kata jaksa saat membacakan dakwaan.
&nbsp;

Tolak Eksepsi Munarman dalam Kasus Dugaan Terorisme, Ini Alasan Hakim

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi