JAKARTA, REQnews -&nbsp;Belakangan jagat maya dihebohkan soal isu rumah donasi gala akan disita oleh negara. Donasi rumah gala yang diinisiasi sahabat&nbsp;Vanessa&nbsp;Angel,&nbsp;Marissya&nbsp;Icha,&nbsp;itu diketahui tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang.
&nbsp;
Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya buka suara dan menegaskan kabar penyitaan&nbsp;itu adalah kabar hoaks.
Kendati demikian, Kemensos&nbsp;menjelaskan setiap penyelenggara pengumpulan baik dalam bentuk uang dan barang wajib berizin.
Namun, beberapa penyelenggaraan PUB (Pengumpulan Uang atau Barang) tidak memerlukan izin. Antara lain:
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zakat;
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; keadaan darurat di lingkungan terbatas;
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
Menanggapi hal tersebut,&nbsp;pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo-karo&nbsp;pun ikut berkomentar.&nbsp;
Rizky Karo-karo menyebut aturan pengumpulan dana diatur dalam&nbsp;Permensos Nomor 8 2021 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, melainkan lewat yayasan atau organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
Pengumpulan uang/barang (PUB) yang cakupannya lebih dari satu provinsi, maka perlu mendapat izin dari Menteri Sosial, sebelum dilaksanakan.
Jika terbukti melanggar, maka akan&nbsp;ada sanksi kepada penyelenggara. Sanksi tersebut pun bertahap mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.&nbsp;
Terkait dengan penyitaan, Rizky Karo-karo membenarkan hal itu dapat dilakukan.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
"Ya dapat disita, jika si insiator pengumpulan dana terbukti melanggar Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Namun harus dapat dibuktukan unsur/modus kesalahannya dalam Pasal 8 ayat (1) UU 9/1961 yang demikian." kata Rizky Karo-karo, Selasa 11 Januari 2022.&nbsp;
Namun lanjut Rizky, hal itu tidak serta merta langsung dilakukan.&nbsp;
"Kementerian Sosial terlebih dahulu melakukan teguran tertulis dan memberi edukasi kepada inisiator, dan calon-calon inisiator lain yang memiliki niat baik untuk membantu orang." ujar Rizky.&nbsp;
&nbsp;Jika hal tersebut tidak juga dihiraukan, maka inisiator dapat dikenakan pidana sesuai dengan bunyi Pasal 8 (1):
&ldquo;Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
&nbsp;

Ini Kata Pakar Hukum Soal Galang Dana Rumah Gala Harus Izin Kemensos

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi