BALI, REQnews - Baru-baru ini pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali merencanakan pemusnahan hewan liar seperti anjing, kucing, hingga kera yang tak jelas kepemilikannya di Desa Beraban.
&nbsp;
Namun rencana tersebut mendapat kritik dari&nbsp;Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI) Doni Herdaru Tona, yang mengatakan bahwa rencana eliminasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabanan dan Dinas Pertanian bertentangan dengan hukum.
Menurutnya, dalam menekan dan mengendalikan populasi harus dilakukan dengan cara yang humanis dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak bisa dengan eliminasi.
"Sterilisasi terus menerus adalah kunci. Lebih ribet dan butuh tenaga lebih memang, namun ini adalah cara yang benar. Kita tentunya harus melakukan hal yang benar, bukan hal yang mudah," kata Doni kepada REQnews.com pada Kamis 13 Januari 2022.
Ia pun meminta agar eliminasi anjing liar di Bali harus dihentikan, selain itu pihaknya pun akan menempuh jalur hukum. "Kami akan menempuh langkah hukum terkait hal ini, agar pemerintah daerah beserta perangkatnya patuh pada peraturan yang ada dan tidak main cabut nyawa seenaknya," kata dia.
Doni mengatakan bahwa upaya peracunan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, pada Pasal 86 dan Pasal 89.
Pada Pasal 86 berbunyi:
Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan: a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress; dan b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress.
Kemudian pada Pasal 89 berbunyi:
(1) penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan :
a. cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stress b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress.
c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
(2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kadang harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.
(3) pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari dokter hewan berwenang.
Sementara Pakar Hukum dari Universitas&nbsp;Pelita Harapan Rizky Karo Karo mengatakan bahwa pemusnahan hewan diatur dalam&nbsp;dalam Pasal 47 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam pasal tersebut berbunyi, &ldquo;Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan."
Selain itu, menurutnya salah satu mekanisme pemusnahanya juga diatur pada Pasal 47 ayat (4) UU 18/2009. "Yang pokoknya bahwa Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah," kata Rizky.
Jika melihat dari aspek hukum, kata dia, penganiayaan hewan dapat yang menyebabkan kematian dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.
Rizky pun berharap agar&nbsp;rencana pemusnahan anjing, kucing, kera, dan hewan liar lainnya di Desa Beraban, Tabanan Bali tidak terlaksana. "Hewan-hewan tersebut bukanlah hama, melainkan juga adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan tentu dalam keadaan sehat, kecuali dinyatakan sakit oleh Dokter Hewan," ujarnya.
Sebelumnya, rencana tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beraban, I Putu Heri Susanta pada 5 Januari 2022 lalu. Itu dilakukan untuk menekan perkembangannya anjing liar dan antisipasi rabies di Desa Beraban.
Hal itu sesuai dengan program Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pertanian dengan Sub Bidang Peternakan di mana sudah berjalannya tahap vaksinasi rabies pada bulan Desember yang lalu. Untuk itu, tahapan berikutnya yaitu dilakukan eliminasi (pemusnahan) terhadap anjing yang dianggap liar.
Pertama yaitu, anjing, kera, kucing yang tidak jelas pemiliknya dan berkeliaran di jalan. Kedua anjing, kera, kucing dan hewan lainnya yang sengaja dilepas pada jam-jam tertentu sehingga kotorannya dapat mengganggu kebersihan di jalan.

Tolak Pemusnahan Anjing Liar di Tabanan Bali, ADI: Jangan Cabut Nyawa Seenaknya!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi