PASURUAN, REQnews - Penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai&nbsp;Sekjen PBNU menjadi sorotan, karena merangkap jabatan juga sebagai&nbsp;Wali Kota Pasuruan.
Waketum PBNU Nusron Wahid mengatakan bahwa tidak ada aturan di internal di PBNU yang mengatur seorang Wali Kota tak boleh menjadi Sekjen.
"Tidak ada aturan di internal NU bahwa seorang Wali Kota dilarang menjabat sebagai Sekjen,"&nbsp;kata Nusron, Rabu 12 Januari 2022.
Namun menurutnya tak ada masalah selagi bisa&nbsp;konsen membagi waktu dan fokus dalam menuntaskan tugas-tugas baik sebagai seorang Sekjen dan Walkot.
"Bagi saya ini tidak masalah. Sebab tidak ada aturan yang dilanggar. Soal waktu yang penting tugas Gus Ipul selaku Sekjen, 'done dan deliver'," kata dia.
Nusron pun yakin jika penunjukan tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan antara&nbsp;Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Gus Ipul&nbsp;
"Saya yakin antara Gus Yahya selaku Ketum dengan Gus Ipul selaku Sekjen sudah ada pembicaraan tersendiri soal ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Gus Yahya merespons terkait rangkap jabatan Gus Ipul, yang akan diproses setelah kepengurusan PBNU diumumkan.
"Sebagai acuan norma umum, syarat-syarat, hal-hal yang terkait dengan kepengurusan akan diproses segera setelah ini," kata dia.
"Termasuk apabila ada Sekjen yang Wali Kota ini bagaimana segera proses setelah ini," ujarnya.

Polemik Rangkap Jabatan Gus Ipul Jadi Sekjen PBNU, Nusron Wahid Singgung Aturan Internal

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi