Kejagung Naikan Kasus Dugaan Korupsi Rp161 Miliar PT Taspen ke Penyidikan

Kamis, 13 Januari 2022 – 20:33 WIB

Gedung Taspen (Foto:Kontan)

Gedung Taspen (Foto:Kontan)

JAKARTA, REQNews - Kejaksaan Agung telah menaikan status dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi Rp161 Miliar PT. Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017-2020 ke tahap penyidikan.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) itu telah ditandatangani Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Dengan terbitnya surat perintah penyidikan tersebut, tim penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis, 13 Januari 2022.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi atas nama inisial RS, selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020. RS diperiksa terkait investasi MTN Prioritas Finance Tahun 2017 oleh PT Taspen Life.

Leonard menjelaskan, kasus bermula pada 17 Oktober 2017. Saat itu PT Asuransi Jiwa Taspen (PT AJT) melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp150 miliar dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) di PT Emco Asset Managemen.

"Selaku Manager Investasi dengan underlying berupa Medium Term Note (MTN) PT. Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM), meskipun sejak awal diketahui Medium Term Note (MTN) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM) tidak mendapat peringkat/investment grade," kata Leonard.

Kemudian, dana pencairan Medium Term Note tersebut oleh PT PRM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan MTN dalam prospectus, melainkan langsung mengalir dan didistribusikan ke Group Perusahaan PT Sekar Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN PT PRM, sehingga mengalami gagal bayar.

Tanah jaminan dan jaminan tambahan MTN PT PRM, pada akhirnya seolah-olah dijual ke PT Nusantara Alamanda Wirabhakti dan PT Bumi Mahkota Jaya, dengan melalui skema investasi yakni dengan cara PT Taspen Life berinvestasi pada beberapa reksa dana.

"Dan kemudian dikendalikan untuk membeli saham-saham tertentu yang dananya mengalir ke kedua perusahaan tersebut untuk pembelian tanah jaminan dan jaminan tambahan," sambung Eben.

Akibat perbuatan tersebut, diduga telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp161.629.999.568.