JAKARTA, REQNews - Jaksa Agung Prasetyo mengecam aksi swafoto sejumlah jaksa perempuan Kejaksaan Negeri Surabaya bersama Ahmad Dhani. Prasetyo murka lantaran salah satu dari mereka terlihat melakukan 'salam dua jari', sama halnya dengan Dhani.

Namun sikap itu sangat disayangkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Dirinya justru bertanya balik kepada Prasetyo, apakah dirinya netral dalam Pilpres 2019 ini. "Jangan serta merta memojokkan anak buahnya yang khilaf berpose tersebut. Kita kembalikan saja, apakah Jaksa Agung saat ini netral?," kata Haris di Jakarta, Kamis 14 Februari 2019.

Apalagi, kata Haris, Prasetyo merupakan pejabat negara dari partai politik Nasdem, yang netralitasnya masih diragukan.

Meski jaksa tersebut berstatus aparatur negara, bukan berarti ada larangan atau instruksi khusus dari instansi untuk mencoblos pasangan calon presiden tertentu. "Dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah jelas, orang yang menghalangi orang yang akan menggunakan hak suaranya bisa dipidana. Jadi ketika ada intimidasi larangan foto berpose dukungan salah satu calon, maka Jaksa Agung bisa dipidana," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sunarta mengaku jika oknum jaksa tersebut mengaku spontan dan tidak tahu serta tidak ada unsur kesengajaan. Oknum tersebut beralasan ngefans terhadap Dhani. "Dia spontanitas. Karena dia ngefans dengan Ahmad Dhani. Dia beralasan disuruh ngikut oleh Ahmad Dhani dan beralasan ndak ngerti. Saya bilang ndak ada alasan tidak ngerti. Kamu jaksa itu harus paham, itu kan lambang-lambang kan nggak boleh, baik nomor satu maupun nomir dua itu nggak boleh, sudah kami periksa itu jaksanya," kata Sunarta.

Menanggapi hal tersebut, Haris menilai Jaksa Agung harus mempercayai klarifikasi yang sudah dilakukan anak buahnya di Jatim. Apalagi para jaksa tersebut bukanlah yang menangani perkara yang menjerat Ahmad Dhani.

"Sekarang kalau Prasetyo berfoto dengan Presiden Joko Widodo yang calon petahana, siapa yang bakal memberikan sanksi terhadap dia."

Haris berharap Jaksa Agung jangan terlalu mendramatisir kejadian di Surabaya tersebut. Karena masih banyak yang harus dikerjakan ketimbang mencari panggung dalam momen viral itu. "Semisal, banyaknya kasus korupsi mangkrak di Kejagung, kesejahteraan para jaksa yang masih di bawah standar dan komitmen dia memberantas korupsi yang kerap mengeluarkan SP3 kasus korupsi," ujarnya.