JAKARTA, REQnews - Mahkamah Agung (MA) lagi-lagi menjadi sorotan publik setelah putusan kasasinya membebaskan eks Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad yang sebelumnya merupaka terpidana kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).
Ketua MA Agung Hatta Ali berkata putusan kasasi itu bersifat teknis dan merupakan independensi hakim tanpa intervensi dari pihak manapun. Ia pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai putusan kontroversial tersebut.&nbsp;
"Itu teknis, independensi hakim. Saya tidak boleh komentari," ujar Hatta di Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Kepada media, Hatta juga tidak menjawab pertanyaan wartawan saat dimintai komentarnya tentang penilaian masyarakat yang menganggap MA tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Seperti diketahui, Selasa 9 Juli 2019, majelis hakim MA yang terdiri dari Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin menerima permohonan kasasi yang diajukan Syafruddin. Majelis hakim dalam putusannya memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari penjara.
Syafruddin Arsyad Temenggung adalah terdakwa korupsi penghapusan piutang BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indoensia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sebelumya putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin.
Lalu pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Begini Kata Ketua MA Soal Bebasnya Terpidana Kasus BLBI Syafruddin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi