Jangan Latah Tren Ghozali! Ini Bahaya Jual NFT Selfie KTP, yang Ngeyel Bisa Dipidana

Senin, 17 Januari 2022 – 22:49 WIB

Ilustrasi KTP (Foto: Istimewa)

Ilustrasi KTP (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kesuksesan anak muda bernama Ghozali usai meraup cuan hingga miliaran hasil menjual foto selfie dalam bentuk Non-Fungible Token atau NFT banyak diikuti netizen. Sebab kini banyak orang yang menjual foto selfie seperti Ghozali di OpenSea. Bahkan ada yang nekat selfie sambil memegang KTP elektronik. 

Banyak yang tidak menyadari bahaya dari mempublikasikan data pribadi seperti KTP. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh.

Menurutnya, penjualan data pribadi semacam itu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan identitas yang tentu merugikan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah memperoleh data yang semestinya bersifat sangat rahasia, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir.

"Foto dokumen kependudukan yang berisi data-data pribadi dan sudah tersebar sebagai NFT itu, akan sangat memicu terjadinya fraud/penipuan/kejahatan, dan membuka ruang bagi ‘pemulung data’ untuk memperjualbelikannya di pasar underground," ucap Zudan dalam keterangannya, Minggu 16 Januari 2022.

Tak hanya itu saja, Zudan juga menegaskan ancaman pidana menjual data pribadi penduduk dalam bentuk NFT atau yang lainnya. Tindakan itu menurutnya merupakan satu tindakan pelanggaran hukum. 

“Terdapat ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,” kata dia.

Dalam UU tersebut disebutkan:

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 96A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, Zudan juga menyayangkan tindakan masyarakat yang memfoto kemudian menjual data pribadinya sebagai NFT.

Zudan mengimbau, seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kerahasiaan data pribadi.

“Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah menampilkan data pribadi di berbagai media, baik online atau pun offline, apalagi menjualnya," kata dia.