JAKARTA, REQnews - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah sama sekali menggunakan instrumen negara untuk memperkaya diri.
Itu Faldo katakan menanggapi adanya laporan terhadap dua anak Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep oleh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebenernya tadi kalau seandainya ingin melapor ya silahkan, jadi yang paling penting adalah bapak Presiden Jokowi berkali-kali menekankan tidak pernah menginginkan menggunakan instrumen negara untuk memperkaya diri," ujar Faldo kepada wartawan, dikutip pada Senin 17 Januari 2022.
Menurutnya, yang terpenting adalah pembuktian dari pelaporan tersebut dan bukan hanya imajinasi. "Jadi yang paling penting setelah ini adalah pembuktian atas pelaporan, semoga bukan imajinasi semua gitu," lanjutnya.
Terlebih, kata dia, di fase-fase seperti sekarang semua pihak sebaiknya sama-sama menahan diri karena saat ini Indonesia sedang berusaha keluar dari Covid-19 dan Omicron.&nbsp;
Selain itu, pemerintah juga memiliki banyak program yang harus dipersiapkan di tahun ini. Sehingga, menurutnya terkait dengan pelaporan-pelaporan yang membuat resah masyarakat segera teratasi.
"Susah juga kalau apa-apa sedikit-sedikit presiden, ini itu presiden gitu. Terus juga ada pemilihan ini, istana punya perencanaan, susah gitu. Jadi kejauhan sih sebenernya kalau dikaitkan sama presiden," katanya.&nbsp;
Terkait pelaporan Ubedillah terhadap kedua anak presiden, Faldo mengatakan agar menunggu proses dari penegak hukum. "Terlepas dari itu tidak ada sedikitpun pikiran dari pemerintah Bapak Jokowi untuk memperkaya diri, keluarga melalui instrumen negara," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mereka dilaporkan oleh aktivis 98 yang menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Ia menyebut bahwa dugaan TPPU tersebut terkait dengan kasus pembakaran hutan.
"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ujar Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin 10 Januari 2022.
Laporan tersebut berawal pada tahun 2015 ketika perusahaan bernama PT SM menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) sebesar Rp7,9 triliun.
Terkait kasus tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan Rp7,8 miliar. "Itu terjadi pada Februari 2019, setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," katanya.
Ubedilah menyebut bahwa mustahil jika perusahaan baru mendapat suntikan dana penyertaan modal dari peursahaan ventura yang juga berjejaring dengan PT SM. Dirinya pun menduga terdapat dua kali kucuran dana dalam waktu yang dekat.
"Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,&rdquo; lanjutnya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden.
Lebih lanjut, dalam laporan tersebut Ubedilah melampirkan sejumlah bukti seperti dokumen perusahaan dan bukti berupa pemberitaan penyertaan modal dari ventura. "Kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu, memang ada tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan," ujarnya.

Faldo Maldini Sebut Jokowi Tak Pernah Gunakan Instrumen Negara untuk Perkaya Diri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi