JAKARTA, REQnews - Tim Advokasi mendesak kepolisian untuk menghentikan proses hukum dan upaya kriminalisasi terhadap Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Koordinator bidang Riset dan Mobilisasi KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan Haris dan Fatia telah memiliki niat kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Rivanlee menyebut karena sebelumnya beberapa kali Fatia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dikarenakan pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian.
Namun menurutnya, pihak kepolisian tidak pernah memberikan respon yang serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan yang dimintakan. "Proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian tentu saja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal," kata Rivanlee dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 18 Januari 2022.
Sehingga menurutnya, pemanggilan dan proses hukum terhadap Fatia dan Haris terkesan dipaksakan dan terburu-buru. "Sebab, jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, Kepolisian kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak," lanjutnya.
Bahkan, kata dia, tak jarang kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi. Sementara itu, dalam kasus tersebut kepolisian begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Panjaitan. "Hal ini semakin menegaskan ada dugaan conflict of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik," kata dia.
Sementara kehadiran pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fatia dan Haris, semakin menegaskan bahwa kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah/pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan.
Rivanlee menyebut bahwa situasi tersebut semakin memperparah kondisi demokrasi dan ruang kebebasan sipil di Indonesia yang angkanya terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, lanjutnya, dalam kasus tersebut terlihat adanya upaya kriminalisasi ditujukan kepada ekspresi, kritik dan riset yang dilakukan masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan publik.
Seharusnya, kata Rivanlee, kepolisian bertindak profesional dengan menjamin ruang kebebasan sipil masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan pejabat. Sehingga pihaknya mendesak agar Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar panjaitan.
Kemudian, meminta agar kepolisian menjamin ruang kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya Fatia dan Haris Azhar. "Kepolisian tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap pada komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia dengan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk pemberangusan kebebasan berekspresi warga negara," ujarnya.
Sebelumnya, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dikabarkan didatangi sejumlah polisi di kediamannya pada Selasa 18 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB.
Koordinator bidang Riset dan Mobilisasi KontraS, Rivanlee Anandar menyebut Haris dan juga Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti didatangi empat hingga lima orang polisi pada pagi tadi, untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.
"Pagi tadi (18/1), Fatia (Koordinator KontraS) dan Haris didatangi 4-5 polisi di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Polda Metro Jaya," kata Rivanlee dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 18 Januari 2022.
Namun, Rivan mengatakan keduanya menolak penjemputan tersebut. Haris dan Fatia memilih untuk berangkat sendiri ke Polda pada siang ini. "Mereka menolak dan memilih untuk datang sendiri ke Polda siang ini," kata dia.

Tim Advokasi Desak Kepolisian Hentikan Proses Hukum dan Kriminalisasi Haris-Fatia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi