JAKARTA, REQNews - Rencannaya mulai tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tidak akan lagi menggunakan tenaga honorer di instansi Pemerintahan.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Kebijakan Kerja.

Dalam aturan itu, pegawai non-PNS di Instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut diberlakukan.
"Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo, dalam keterangannya yang dikutip Selasa 18 Januari 2022.

Dengan demikian, kata Tjahjo, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keduanya akan disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Petugas Keamanan dan Kebersihan Dipenuhi dari Outsourcing Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll)," ujarnya.