Haris Azhar-Fatia Dijemput Paksa Polisi, SETARA Institute Tagih Janji Polri Presisi Jenderal Listyo

Selasa, 18 Januari 2022 – 20:50 WIB

Aktivis HAM dan praktisi hukum Haris Azhar (Foto: Istimewa)

Aktivis HAM dan praktisi hukum Haris Azhar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengimplementasikan Undang-Undang ITE secara selektif dan presuasif, sesuai dengan prinsip Polri Presisi.

Itu Ikhsan katakan menanggapi penjemputan paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti di kediamannya masing-masing pada Selasa 18 Januari 2022 pagi.

"SETARA Institute kembali mengingatkan Kapolri untuk menepati janjinya dalam mengimplementasikan UU ITE secara selektif dengan mengedepankan sifat persuasif," kata Ikhsan Yosarie dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 18 Januari 2022.

Menurutnya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang didalilkan seharusnya tidak dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjerat para pembela HAM, mengingat yang mereka lakukan adalah murni didasarkan pada hasil penelitian yang obyektif, independen, dan ilmiah.

Sehingga, kata dia, janji Polri Presisi dan pengarusutamaan restorative justice, akan diuji dalam penanganan pelaporan atas sejumlah aktivis. "Perlu juga digarisbawah bahwa pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihak kepolisian semestinya turut berkontribusi dalam menjamin terbukanya ruang-ruang demokrasi melalui jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara.

"Dengan demikian, seharusnya pihak kepolisian menghentikan upaya kriminalisasi yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan yang mencerminkan hal demikian," kata dia.

Padahal berulangkali pihaknya telah menyampaikan bahwa sekalipun langkah hukum adalah hak warga negara, namun SETARA menyayangkan jalan dan cara pintas para pejabat negara dalam merespons kritik.

"Seharusnya, kritik dijawab dengan kritik bantahan. Riset dibalas dengan produk riset dan seterusnya. Inilah yang menyehatkan demokrasi kita. Terlebih, kritik yang disampaikan bukanlah tuduhan tak berdasar, melainkan beranjak pada hasil penelitian yang tentunya telah dilakukan secara obyektif, rasional, dan independen melalui berbagai metode ilmiah yang telah divalidasi," kata Ikhsan.

Menurutnya, sikap pejabat publik yang membalas kritikan dengan ancaman pidana hanya memperlihatkan arogansi dan sikap antikritik mereka. Padahal, sebagai pejabat publik tentu mereka memang harus siap untuk dikritik dan membalas kritik tersebut dengan argumentasi.

"Sikap arogansi dan antikritik tersebut justru menggambarkan penyempitan ruang publik (decreasing civic space) dan pengkerdilan ruang publik (shrinking civic space) yang sedang menggerogoti ruang demokrasi kita," ujarnya.