Terungkap! Ini Alasan Majelis Hakim Bebaskan Heru Hidayat dari Hukuman Mati

Selasa, 18 Januari 2022 – 23:45 WIB

Persidangan vonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat dalam kasus Asabri, Selasa 18 Januari 2022 (Foto: Hastina/REQnews)

Persidangan vonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat dalam kasus Asabri, Selasa 18 Januari 2022 (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat divonis bebas dari tuntutan hukuman mati terkait kasus korupsi asuransi PT Asabri. Karena dalam pertimbangannya majelis hakim menilai jika terdakwa tak terbukti melakukan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, dalam pertimbangannya hakim anggota Ali Muhtarom mengatakan alasan lainnya karena jaksa tidak memasukkan pasal hukuman mati dalam dakwaan. Yaitu pasal 2 ayat 2 No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur pasal 2 ayat 2 UU Tipikor akan tapi majelis hanya membuktikan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor," kata Ali Muhtarom saat membacakan pertimbangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 18 Januari 2022.

Hakim menyebut bahwa surat dakwaan merupakan rujukan dan landasan dalam pembuktian tuntutan sehingga putusan tidak boleh keluar dari surat dakwaan. "Sebagai mana digariskan dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP, dengan adanya kata harus dalam Pasal 182, maka putusan tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang," lanjutnya.

Karena, dakwaan merupakan batasan dalam memeriksa perkara persidangan, maka penuntut umum diminta tidak melampaui dakwaan tersebut. "Surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa perkara persidangan bagi pihak-pihak. Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan dalam menuntut terdakwa," kata hakim. 

Lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan penuntut umum terkait adanya Pasal 2 Ayat 2 perihal hukuman mati, dengan alasan keadaan tertentu. Yaitu karena Heru juga terlibat dalam perkara korupsi lain seperti korupsi di PT Jiwasraya.

Majelis hakim berpandangan bahwa alasan keadaan tertentu bisa dijadikan pemberantan bagi tindak pidana korupsi jika negara dalam keadaan bahaya. Ali mengatakan sebagaimana undang-undang yang berlaku pada waktu bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter. Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan sebagaimana Pasal 2 Ayat 2.

Menurut hakim, kondisi pemberat yang dinyatakan jaksa dalam kasus PT Asabri tak bisa dijadikan alasan hukuman mati, karena kasus korupsi yang dilakukan Heru Hidayat berlangsung pada periode tahun 2012-2019. 

Sementara itu alasan lainnya, majelis hakim menyatakan bahwa perkara tersebut tidak masuk dalam alasan keadaan berbahaya. Bahkan, hakim menyebut bahwa penuntut umum tidak bisa membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terkawa pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hakim pun berpandangan bahwa berdasarkan fakta, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat situasi negara aman.

Selanjutnya terkait dengan pengulangan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan Heru tidak terbukti. Karena dalam kasus PT Jiwasraya, Heru telah dijatuhi hukuman maksimal atau seumur hidup.

"Tipikor dalam Jiwasraya berbarengan dengan tipikor yang dilakukan terdakwa dalam perkara PT Asabri. Sehingga lebih tepat dikategorikan Concursus Realis atau Merdaadse Samenloop bukan sebagai pengulangan tindak pidana," katanya.

Ali mengatakan merujuk pada Pasal 67 KUHP yang mengatur bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu.

"Oleh karena itu beralasan hukum untuk mengesampingkan tuntutan mati yang diajukan penuntut umum dalam tuntutannya. Karena tuntutan mati pasal 2 Ayat 2 sifatnya fakultatif artinya pilihan tidak ada keharusan untuk menjatuhkan hukuman mati," ujarnya.