JAKARTA, REQNews &ndash; Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru saja disahkan akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Faisal Basri, seorang Ekonom Senior yang berencana untuk mengajukan gugatan uji materi (yudicial review) terhadap UU tersebut.
&ldquo;Saya berlima akan berusaha ini [UU IKN] dibawa ke judicial review, tapi belum tahu waktunya kapan,&rdquo; ujar Faisal dikutip dari Solopos.com, Selasa, 18 Januari 2022.
Menurutnya, pengesahan UU IKN ini terbilang sangat tergesa-gesa, masih banyak masalah yang lebih penting untuk dibahas dan dipikirkan pemerintah, daripada pemindahan ibu kota negara.
&ldquo;Kita siapkan dulu rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat. Mungkin 10 tahun ke depan setelah tantangan besar bisa kita urai (baru membahas pindah IKN),&rdquo; ucap Faisal.
Pemindahan ibu kota bukanlah suatu hal yang mendesak, menurutnya untuk dilakukan saat ini. Apalagi jika dilihat pada realitanya masyarakat Indonesia 52 persen, terdiri dari golongan rentan miskin, nyaris miskin, dan miskin ekstrem.
Faisal juga mempertanyakan mengapa pemerintah membuka opsi pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN), diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal tadinya, pembiayaan akan dibiayai murni dari swasta.
&ldquo;Pak Jokowi antusias itu karena ada yang bawain investor, berjanji siap sediakan dana 100 miliar dolar AS untuk bangun ibu kota baru,&rdquo; katanya.
Faisal mengaku mendapatkan informasi itu dari seorang yang menjadi wakil menteri.
&ldquo;Saya dapet cerita dari wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, hati-hati Pak dengan skema yang ditawarkan investor tadi harus dilihat terms and conditions-nya, karena ini bisnis,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, Faisal juga menjelaskan bahwa wakil menteri itu bercerita, kalau terdapat syarat dan ketentuan dari investor, yang memberatkan negara. Syarat tersebut adalah, pemerintah harus dapat menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN.
Dengan begitu, munculah kesempatan bisnis mulai dari perkantoran, penyediaan perumahan, air bersih, pengelolaan sampah, serta transportasi yang nilainya 100 miliar dolar AS.
&ldquo;Nah setelah diingatkan, Pak Jokowi baru &lsquo;ngeh&rsquo;, enggak bisa pakai model begitu. Alternatifnya pakai APBN,&rdquo; kata Faisal.
&nbsp;

Baru Disahkan, UU Ibu Kota Negara Baru Akan Diuji Materi oleh Ekonom Senior Faisal Basri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi