Polri Bongkar Bisnis Aplikasi Robot Trading Ilegal, 6 Orang Jadi Tersangka!

Rabu, 19 Januari 2022 – 19:45 WIB

Dir Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan di Mabes Polri pada Rabu 19 Januari 2022 (Foto: Hastina/REQnews)

Dir Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan di Mabes Polri pada Rabu 19 Januari 2022 (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan skema ponzi (piramida) secara ilegal.

"Ini perkara dari adanya laporam atau informasi dari masyarakat juga. Bahwa perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin bahkan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan sistem ponzi atau piramida, member get member. Jadi bukan barang dijual tapi sistemnya," kata Dir Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 19 Januari 2022.

Ia mengungkap identitas enam para pelaku yang diketahui memiliki peran berbeda-beda, mereka adalah AD (35), AMA (31), AK (42), D (42), DES (27), dan MS (26). Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus pelaku usaha distribusi dari PT. Evolusion Perkasa Group.

Mereka menawarkan penjualan Aplikasi Robot Trading Evotrade melalui paket-paket yang ditawarkan dengan menerapkan sistem skema piramida. Yaitu penawaran dilakukan dengan menjanjikan bonus atau keuntungan jika dapat merekrut member baru, yaitu dengan keuntungan antara 2 persen sampai dengan 10 persen hingga 6 kedalaman.

Whisnu menyebut bahwa kegiatan tersebut tal memiliki legalitas atau ilegal, para tersangka pun melancarkan aksinya seperti di Jakarta, Malang, hingga beberapa wilayah Indonesia lainnya. "Selain itu kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri," ujarnya.

Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita beberapa barang bukti seperti dua mobil BMW, satu mobil Lexus, enam laptop dan dua Handphone.

Karena perbuatannya itu, keenam pelaku dijerat Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.