Parah! Pakar Nilai Naskah Akademik RUU IKN Kalah dengan Skripsi S1

Jumat, 21 Januari 2022 – 18:01 WIB

Ibu kota Baru (Foto:Istimewa)

Ibu kota Baru (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Kualitas Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mendapatkan kritik tajam dari Pakar Hukum Tata Negara Fery Amsari.

Fery Amsari menilai Naskah Akademik (NA) RUU IKN memiliki kualitas yang lebih rendah ketimbang skripsi mahasiswa jenjang Strata 1.

"Kalah lah dengan skripsi anak S1," kata dia Fery Amsari Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat 21 Januari 2022.

Salah satu kekurangan dalam naskah tersebut terkait tidak memuat penjelasan filosofis sampai sosiologis. Dari sisi filosofis, misalnya, nihil alasan pemilihan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru.

Dari sisi sosiologi, Fery juga tak melihat kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya. Padahal, NA mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan IKN.

"Sosiologisnya tentu cara publik melihat itu. Bahkan [penjelasan] pemindahan IKN secara konstitusional dimungkinkan, kalau dimungkinkan bagaimana kemudian prosesnya bisa melindungi hak hak konstitusional warga negara," kata dia.

"Dan bagaimana berjalannya tata negara secara baik di sana dan itu tidak [dijelaskan] menyeluruh di naskah akademiknya," imbuhnya.

Dari segi teknis, Feri menyebut Naskah Akademik terlihat dibuat secara terburu-buru. Buktinya, terdapat salah penulisan kata atau typo pada kata 'Pendahuluan' menjadi 'Pengahuluan'.

"Saya cemas dengan naskah akademik itu seterburu-buru itu dan dalam 16 jam dibahas lalu disahkan hingga larut malam. Dari cara pengesahan saja tidak profesional ya," kata dia.

Contoh lainnya, terkait badan otorita yang kewenangannya tidak diatur dalam UU, tapi dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Fery, hal itu seharusnya dijelaskan dalam naskah akademik.

"Nah, itu kan mestinya dijelaskan dalam naskah akademik, kenapa pilihan itu dilakukan? Kenapa tidak dijelaskan saja badan otorita di UU. Kalau PP mudah berubah- ubah. Begitu presidennya berganti, berganti lah peraturan pelaksana," jelasnya.

Fery menilai Naskah Akademik merupakan salah satu syarat wajib pembuatan perundangan yang tercantum dalam UU 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Naskah akademik [RUU IKN bak] kebutuhan seremonial semata. Karena kewajiban pembentukan UU, maka dibentuk lah naskah akademik, tapi miskin kajian mendalam," sindirnya.