JAKARTA, REQNews - Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram mata uang digital kripto sebagai alat investasi maupun alat tukar. Menanggapi hal tersebut Kementerian Perdagangan menyatakan akan memastikan kripto itu aman.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, fatwa merupakan wewenang MUI dan Muhammadiyah. Namun pihaknya akan fokus untuk memastikan kripto itu aman.
"Silahkan mereka yang bisa melihat seperti apa. Kami fokus memastikan aset dan komoditas ini benar-benar dari semua sisi, aspek, semua aman,&rdquo; ujarnya saat peluncuran T-Hub di Seminyak, Bali, Jumat 21 Januari 2022.
Jerry juga mengatakan pihaknya akan memastikan kripto sebagai aset yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya mengatakan, pihaknya akan membuka ruang diskusi dengan Muhammadiyah dengan fatwa haram terkait kripto itu.
Sementara itu, COO Tokocrypto Teguh Hermanda mengatakan, pihaknya menghormati fatwa tersebut. Pihaknya terus melakukan edukasi dan pelaku pasar juga makin dewasa. Hal ini seiring pertumbuhan volume transaksi stabil.
"Volume lebih stabil, tak berubah signifikan. Kami akan terus berkoordinasi dan meyakinkan aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan,&rdquo; kata dia.
CEO Indodax, Oscar Darmawan juga angkat bicara, ia mengatakan, di Indonesia aset kripto bukan dijadikan sebagai mata uang.
"Di Indonesia aset kripto itu untuk komoditas saja. Sifatnya hanya untuk dikreditkan serta (untuk) investasi," kata Oscar. Oscar menilai adanya fatwa haram ini justru bisa menambah peluang komoditas dan investasi kripto di Indonesia. Terlebih pemerintah berencana membuat bursa kripto di Indonesia yang bisa meningkatkan pertanggungjawaban keamanan dan ekosistem yang baik dalam komoditas.
&nbsp;

Ini Tanggapan Kemendag Usai Kripto Dinyatakan Haram oleh Muhammadiyah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi