IFBC Banner

Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Didakwa Terima Suap Rp 18,7 Miliar

Selasa, 25 Januari 2022 – 15:24 WIB

Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (Foto: Istimewa)

Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (Foto: Istimewa)

SEMARANG, REQnews - Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (Wing Chin) didakwa telah menerima suap sebesar Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa KPK Heradian Salipi dalam persidangan mengatakan bahwa suap tersebut diduga diterima Budhi sebagai fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Ia mengatakan bahwa terdakwa Budhi dan Kedy Afandi dari pihak swasta mengatur agar tiga perusahaan memperoleh pekerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD setempat.

"PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro, dan PT Bumi Redjo, tempat terdakwa satu selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp 93,9 miliar serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan dengan total Rp 18,7 miliar," kata JPU di Pengadilan Tipikor Kota Semarang pada Selasa 25 Januari 2022.

Lebih lanjut, JPU mengatakan bahwa keduanya telah menerima gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp 7,4 miliar dari beberapa pihak.

Karena perbuatanya itu, keduanya terdakwa dijerat dengan Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Budhi yang mengikuti sidang secara daring menolak semua dakwaan. "Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan JPU," kata Budhi yang berada di Gedung KPK Jakarta.

Sementara itu, majelis hakim menunda persidangan hingga Jumat 4 Februari 2022 dengan agenda mendengarkan saksi-saksi yang diajukan JPU.

Selanjutnya, majelis hakim meminta agar JPU menghadirkan kedua terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang.

Namun JPU berpendapat bahwa terdakwa lebih baik tetap berada di Rutan KPK Kavling C1 untuk mempermudah penyidikan perkara TPPU (tindak pidana pencucian uang).