Akhirnya Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Disepakati, Apa Untungnya Bagi Indonesia?

Rabu, 26 Januari 2022 – 11:45 WIB

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diteken di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022. (Foto: dok. Sekretariat Presiden RI)

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diteken di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022. (Foto: dok. Sekretariat Presiden RI)

JAKARTA, REQnews - Setelah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998 akhirnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diteken di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022.

Perjanjian ini bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme.

Atas pencapaian kerjasama itu, bandar narkoba, koruptor, hingga donatur aksi terorisme yang menjalan aksinya di Indonesia tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura.

 

Adapun perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif yang berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya atau berlaku selama 18 tahun ke belakang.

 

 

 

"Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun, menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP," ucap Presiden Jokowi di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022.

Pemberlakuan asas retroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas yang melarang pemberlakuan hukum secara surut atau dikenal dengan nama asas non retroaktif.

Asas retroaktif yang dimaksud adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Dengan perjanjian ekstradisi tersebut, kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Hal itu termasuk untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi sehingga juga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.