JAKARTA, REQnews &ndash; Usaha kecil memainkan peranan penting dan menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah berperan penting. Terutama dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil.
Juga memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar, menugaskan Menteri yang membidangi usaha kecil untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil, dan melaksanakan sanksi pidana dan administratif kepada usaha menengah dan besar yang merugikan pemberdayaan usaha kecil.
Dikarenakan pentingnya peranan usaha kecil yang dituangkan dalam peranan pemerintah yang serius dalam mendukung hal tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pedoman pengecualian Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang pada intinya menyatakan bahwa UU Anti Monopoli dikecualikan terhadap pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
Ketentuan lebih lanjut terhadap pengecualian pelaku usaha kecil sebagaimana tertera dalam UU Anti Monopoli, diatur dalam Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h Pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang Tergolong Usaha Kecil dari UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti sektor usaha kecil yang menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tap MPR No. XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasar pada ekonomi kerakyatan.
Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Mengingat peran usaha kecil tersebut, maka dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h.
Ternyata, tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan level playing field. Namun demikian, agar lebih komprehensif diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut.
Lebih lanjut, berikut adalah ketentuan Pasal 50 huruf h UU Anti Monopoli, berbunyi sebagai berikut:
&ldquo;Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil&rdquo;.
Sedangkan penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:
&ldquo;Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 9 Tahun 1995&rdquo;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Terungkap, Ini Alasannya Pelaku Usaha Kecil Dikecualikan dari Beberapa Ketentuan UU Anti Monopoli

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi