Minyak Goreng Kemasan Maksimal Dijual Rp 14.000 per Liter? Simak Ketentuannya  

Rabu, 26 Januari 2022 – 14:47 WIB

Ilustrasi minyak goreng (Foto: Thinkstockphotos)

Ilustrasi minyak goreng (Foto: Thinkstockphotos)

 

JAKARTA, REQnews - Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan.

Dimana dalam aturan tersebut mewajibkan harga jual maksimal minyak goreng kemasan Rp 14.000,- per liter.

Permendag 3/2022 dibentuk guna memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dengan mengingat ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memuat pula ketentuan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yaitu harga jual tertinggi minyak goreng kemasan kepada konsumen akhir di pasar rakyat maupun tempat penjualan eceran lainnya.

Harga maksimal per liter tersebut berlaku bagi minyak goreng sawit yang dikemas tertutup secara penuh, dan untuk penggunaannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau merusak segel kemasan, serta kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan. Pada dasarnya, bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang memproduksi, mengemas, ataupun mendistribusikan minyak goreng kemasan wajib berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan kepada masyarakat, usaha mikro maupun usaha kecil.

Selain HET, dikenal juga istilah HAK yang merupakan harga acuan keekonomian, yaitu harga ekonomi minyak goreng kemasan yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi dan berpedoman pada harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir dan penetapan harganya dilaksanakan setiap satu bulan.

Peran aktif pemerintah melalui pembinaan dan pengawasan terhadap  penyediaan minyak goreng pada tingkat pengecer terhadap pelaku usaha dan pengecer guna tidak terjadinya pelanggaran hukum. Namun, apabila ditemukan kemudian hari terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan maupun penghentian pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan, penghentian kegiatan sementara, sampai pada pencabutan perizinan berusaha.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson