JAKARTA, REQnews&nbsp;-&nbsp;Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tak harus diproses pidana, karena bisa diselesaikan dengan pengembalian keuangan negara.
"Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis 27 Januari 2022.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pun menjelaskan bahwa implementasi dari pernyataan itu akan dilakukan dengan berbagai pertimbangan. "Ya ada beberapa pertimbangan juga maksud Pak Jaksa Agung," kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung Jakarta pada Kamis 27 Januari 2022.
Menurutnya, aturan tersebut telah termuat dalam peraturan di Kejagung, jika kasus korupsi itu melibatkan aparat maka tetap akan ada sanksi disiplin yang dikenakan. Namun, Febrie mengatakan&nbsp;penyelesaian kasus tak berhenti saat pelaku sudah mengembalikan uang kerugian negara.
"Kalau pun itu pengembalian melibatkan aparat. Tentunya ini ada koordinasi juga apakah ini pengenaan hukuman di, yang di bawah, apa, hukuman disipilin ya, kepegawaian, jadi itu dia, jadi tidak terputus bahwa itu di bawah Rp 50 juta dengan dikembalikan dihentikan," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan implementasi itu akan melihat lokasi dan bidang kasus korupsi yang terjadi. "Implementasinya itu, itu dilihat dari pertama, ini korupsi di bidang apa. Akibat di korupsi ini walau pun di (bawah) Rp 50 juta, ini apa kira-kira, apakah mungkin maksudnya (Rp) 50 juta ini kita identifikasi yang pertama terjadinya di mana, akibat korupsi ini sebesar apa ya. Jadi itu diperhitungkan juga," lanjutnya.
Sementara itu, terdapat aspek lain yang juga menjadi pertimbangan&nbsp;terkait dampak kasus korupsi terhadap masyarakat, termasuk pengulangan tindakan korupsi. "Ini kan kecil kadang-kadang juga ada dampak langsung ke masyarakat begitu. Kalau itu dampaknya juga kita ukur tidak begitu mengganggu kepentingan masyarakat," ujarnya.

Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Dipenjara? Jampidsus Kejagung Kasih Penjelasan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi