JAKARTA, REQNews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memahami pikiran Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya menyelesaikan kasus-kasus korupsi di bawah Rp50 juta hanya dengan cara mengembalikan uang ke negara.
Ghufron beranggapan apa yang dilakukan Jaksa Agung sebagai bentuk pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Namun, menurutnya, tindakan tersebut tidak tepat.
"Sebagai suatu gagasan saya memahami karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit," ujarnya, Jumat 28 Januari 2022.
Ghufron meminta Burhanuddin tidak berkreasi karena belum ada aturan hukum yang menjelaskan pengembalian uang korupsi ke negara bisa menghapus pidana.
"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta," katanya.
"Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeraan," ujar Ghufron menambahkan.
Seperti diketahui, sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk menyelesaikan hukum kasus-kasus korupsi di bawah Rp50 juta dengan cara pengembalian kerugian negara.
&nbsp;

Beda Pandangan Jaksa Agung dengan KPK Soal Korupsi Rp50 Juta

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi