JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pasca Mahkamah Agung membatalkan atau mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012,&nbsp;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly menerbitkan aturan baru yang mengatur syarat dan tata cara pemberian hak bagi narapidana.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.&nbsp;
"Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021" kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti dalam keterangannya, Senin 31 Januari 2022.
Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, syarat wajib yang harus dipenuhi terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal.&nbsp;Yaitu bersedia menjadi justice collaborator (JC) dan&nbsp;harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
Untuk diketahui, justice collaborator (JC) adalah pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan dan keterlibatan pihak lain dalam pidana yang dilakukannya.
Sesudah putusan MA, nampaknya koruptor dapat bernafas lega. Pasalnya, JC tak lagi menjadi syarat pemberian hak.
JC hanya sebagai "reward" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam Permenkumham ini hanya mempersyaratkan terpidana kasus korupsi untuk membayar lunas denda dan uang pengganti untuk mendapatkan hak remisi maupun integrasi PB (pembebasan bersyarat), CB (cuti bersyarat) dan CMB (cuti menjelang bebas).
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 878px; top: 193.25px;">&nbsp;</div>

Wajib Tahu! Ini Aturan Terbaru Kemenkumham Soal Remisi Koruptor Pasca Putusan MA

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi