JAKARTA, REQnews -&nbsp;Uji formil terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) telah diajukan Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 2 Februari 2022 malam.
"Dalam permohonan ini masih memohon uji formil, belum uji materiil. Dan itu kami akan susulkan, tapi yang penting untuk uji formil ini," kata Koordinator PNKN Marwan Batubara kepada wartawan.
Marwan menjelaskan, pihaknya sengaja mengajukan uji formil, karena diduga telah terjadi konspirasi jahat antara DPR RI dan pemerintah dalam perumusan UU yang disahkan pada 18 Januari 2022 lalu.
"Terjadi konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan hal-hal esensial dan strategis dari apa yang seharusnya menjadi konten UU. Mereka sembunyikan dan mereka sebutkan itu nanti diatur dalam peraturan pelaksanaan, entah itu PP (Peraturan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden)," ujar Marwan.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa ada kesan monopoli dalam penyusunan UU, yang tidak banyak melibatkan paritisipasi masyarakat.
Ia menyebut salah satunya, dalam UU IKN Pasal 44 disebutkan 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana.
Artinya, UU IKN tidak secara rinci mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN.
"Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN di atas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena sifatnya yang strategis," kata dia.
&nbsp;

Diduga Ada Konspirasi Jahat, Uji Formil UU Ibu Kota Negara Masuk ke MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi