JAKARTA, REQNews - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan Brigjen YAK harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Uang-uang yang telah disimpangkan harus dikembalikan seluruhnya dengan cara apa pun.
Pernyataan Jenderal Dudung tersebut terkait kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) AD yang hingga kini masih dalam proses penyidikan.
Untuk kasus ini Jenderal Dudung mengaku akan berkomunikasi dengan Kepala BPKP untuk melakukan audit terkait aliran dana tersebut.
"Saya akan minta kepada Kepala BPKP, sudah komunikasi saya akan audit, kalau perlu audit forensik, dimana aliran dana itu, 3 sampai 5 tahun ke belakang," kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin 7 Februari 2022.
Dia menegaskan Brigjen YAK harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dirinya tidak mau uang para prajurit tersebut disalahgunakan.
"Saya enggak mau uang-uang prajurit disalahgunakan. Ini harus bertanggungjawab dan harus kembali bagaimanapun caranya," tuturnya.
"Kita tuntut sampai kembali sampai uang itu kembali. Karena itu uang-uang prajurit, saya enggak mau menyengsarakan prajurit," lanjutnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa setiap prajurit memang mendapatkan potongan senilai Rp150.000 untuk tabungan perumahannya.
"Prajurit setiap bulannya dipotong Rp150 ribu, kemudian uang itu ditabung di TWP untuk perumahan prajurit. Memang tahun lalu ada penyimpangan dilakukan Ketua TWP, Brigjen YAK yang menyimpangkan uang itu," katanya.
Diketahui, Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, dan NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI tanggal 28 Desember 2021.
Perbuataan Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. TWP AD sebesar Rp133.763.305.600.

Jenderal Dudung Abdurachman Minta Brigjen YAK Kembalikan Uang yang Sudah Dikorupsi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi