JAKARTA. REQnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa&nbsp;Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengetahui terdapat penghuni yang meninggal dalam kerangkeng manusia miliknya.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa fakta tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap&nbsp;Terbit, yang membenarkan bahwa dirinya tahu ada korban tewas dalam kerangkeng tersebut.
"Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari, termasuk juga mengkonfirmasi ada yang meninggal apa tidak. Dan memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut," kata Beka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 7 Februari 2022.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah memeriksa Terbit selama dua jam, terkait dengan&nbsp;SOP penanganan apakah terjadi kekerasan di sana. "Yang lain, bagaimana posisi yang ada sebelum Pak Terbit jadi bupati maupun ketika Pak Terbit jadi bupati dari 2019. Kira-kira itu poin-poin yang kami konfirmasi," kata dia.
Sementara&nbsp;Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan jika Terbit&nbsp;tak merinci jumlah yang meninggal. "Nggak ngomong jumlah orang, tapi (tahu) bahwa ada yang meninggal, iya," kata Choirul.
&nbsp;
&nbsp;
Sebelumnya&nbsp;Kabareskrim Polri Komjen&nbsp;Agus Andrianto mengungkap terdapat tiga orang penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yang tewas&nbsp;sejak tahun 2015.
"Laporan (korban tewas) ada tiga, kalau enggak salah. Ada tiga kasus. Ada yang kejadian tahun 2015, ada kejadian yang tahun 2021, namun pada prinsipnya kita arahkan kepada penyidik untuk mengusut tuntas semua kejadian itu," kata Agus, di Medan pada Jumat 4 Februari 2022.
Namun, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian penghuni kerangkeng tersebut, yang diduga tewas karena jadi korban penganiayaan. "Ya kira-kira nanti dari proses penyidikan lah ya nanti akan terungkap bahwa sementara dari sebagian pelaku sudah rekan-rekan temukan di lapangan," kata dia.
Ia pun berharap hasil penyidikan nanti akan memberikan petunjuk penyebab tewasnya penghuni kerangkeng. "Tentunya rekan-rekan tahu apa yang terjadi dalam proses dari tahun 2010 atau 2012 mulai mereka aktif sampai 2022 mudah mudahan ini akan memberikan petunjuk yang benar," lanjutnya.
Agus mengatakan bahwa dugaan adanya&nbsp;perbudakan dan penganiayaan di kerangkeng Bupati Langkat itu, menjadi atensi dari Mabes Polri. "Saya sudah bicara dengan para penyidik, sudah bicara dengan direktur, untuk segera meningkatkan kasusnya kepada penyidikan," ujar eks Kapolda Sumut itu.
Dengan modus&nbsp;rehabilitasi pecandu narkoba,&nbsp;hak asasi para penghuni kerangkeng dirampas karena tempat tersebut tak layak dijadikan lokasi rehabilitasi.
"Kemudian, ada LP pokok perbuatan berlanjut penampungan mereka, penampungan pekerja yang setengah dirampas hak asasinya ya, jadi narasi untuk itu adalah tempat rehab saya minta itu di drop karena memang itu tidak layak disebut tempat rehab," kata dia.
Menurutnya mereka bukanlah warga binaan, sehingga Agus berharap agar pihak keluarga para penghuni kerangkeng mendukung polisi mengungkap kasus tersebut.
"Yang kedua, itu bukan warga binaan, karena yang memiliki status warga binaan itu kalau di lapas. Oleh karena itu tadi sudah sepakat untuk segara ditingkatkan penyidikan dan akan mengusut tuntas semua kejadian di sana," tandasnya.
&nbsp;

Usai Periksa Bupati Langkat! Komnas HAM Ungkap Fakta Korban Tewas di Kerangkeng, Ini Katanya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi