JAKARTA, REQnews -&nbsp;Petisi menolak keras Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) tengah menggelegar di laman <a href="https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri">Change.org</a>.
Petisi berjudul '<a href="https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri">Gara-gara Aturan Baru Ini JHT Tidak Bisa Cair Sebelum 56 Tahun</a>' itu pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 21.50 WIB sudah ditanda tangani sekitar lebih 217 ribu orang.
Adapun penggalang petisi tersebut atas nama Suhari Ete, menuliskan, bahwa aturan baru tersebut membuat buruh yang mengalami PHK tidak bisa mengambil dana JHT sebelum usia pensiun.
"Jadi, kalau buruh atau pekerja di PHK saat berumur 30 tahun, maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 triliun," kata dia.
Adapun dalam petisi yang ditujukan kepada Menaker Ida Fauziyah dan Presiden Joko Widodo itu, dimaksudkan agar pemerintah paham bahwa pekerja membutuhkan dana JHT untuk modal usaha bila di-PHK.
Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja.
"Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua," ujarnya.
&nbsp;

Rakyat Tolak Keras Aturan Baru JHT Lewat Ratusan Ribu Tanda Tangan Petisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi