MALINAU, REQnews -&nbsp;Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus enggan meminta maaf dan menolak memenuhi tuntutan ganti rugi Rp 8,9 miliar kepada Susi Air.
Penolakan tersebut tertuang dalam jawaban somasi yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak Susi Air, yang kemudian dikirimkan kepada kuasa hukum Susi Pudjiastuti Visi Law Office di daerah Jakarta.
"Kami tidak bisa memenuhi permintaan isi somasi. Yang pertama jelas, dari sekian rangkaian diktum itu cuma ada dua rangkaian permintaannya," kata&nbsp;Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Malinau, Jaja Raharja pada Minggu 13 Februari 2022.
Ia mengatakan bahwa pihak pemberi kuasa dalam hal ini Bupati dan Sekda menolak harus meminta maaf kepada manajemen Susi Air dan kedua mengganti kerugian Rp 8,9 miliar.
Pihaknya pun membantah&nbsp;telah membatalkan sepihak kontrak dengan Susi Air terkait penyewaan hanggar, karena justru pihak Pemda Malinau yang tidak memperpanjang kontrak dengan Susi Air.
Jaja mengatakan bahwa&nbsp;surat pemutusan kontrak tersebut juga telah diberikan kepada Susi Air terhitung sejak 9 Desember 2021, dan diminta secara mandiri meninggalkan hanggar paling lambat 31 Desember 2021.
"Kami bukan membatalkan tetapi tidak memperpanjang kontrak dengan Susi Air itu jelas. Itu merupakan salah satu diktum daripada pasal 9 yaitu berakhirnya perjanjian apabila tidak diperpanjang lagi setelah masa berlakunya perjanjian," katanya.
"Ketika pihak Susi bermohon untuk diperpanjang, pihak Pak Bupati berkirim surat kepada mereka bahwa yang bersangkutan tidak memperpanjang sewa menyewa untuk tahun 2022," lanjutnya.
Selain itu, pihaknya pun telah melayangkan tiga kali surat teguran yang telah diteruskan kepada maskapai milik eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar Susi Air mengosongkan tempat tersebut.
Lebih lanjut, Jaja mengatakan bahwa pihak Bupati dan Sekda Malinau mengaku menghormati jika nantinya pihak Susi Air melakukan upaya hukum lain terkait penolakan tuntutan somasi tersebut.
"Karena kami tak bisa memenuhi kemauannya pemberi somasi (ganti rugi dan minta maaf) mereka akhirnya katanya menggunakan upaya hukum lain. Ya kami persilakan," ujarnya.
Sebelumnya,&nbsp;Susi Air resmi melayangkan somasi terhadap&nbsp;Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus,&nbsp;dengan meminta ganti rugi sebesar Rp 8,9 miliar. Itu terkait dengan upaya paksa/eksekusi terhadap pesawat dan barang-barang miliki perusahaan pada Hanggar Bandara Kol. R.A Bessing Malinau, Kalimantan Utara.
"Langkah hukum diambil untuk merespon pelanggaran serius terhadap upaya paksa/eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat dan petugas pada tanggal 2 Februari 2022 yang lalu," kata Kuasa Hukum Susi Air Visi Law Office dalam keterangannya pada Senin 7 Februari 2022.
Pihaknya menilai jika mereka lah yang&nbsp;paling bertanggungjawab terkait dengan pengusiran Susi Air dari Hanggar.&nbsp;Visi Law Office menduga jika penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan tindakan melawan hukum.
Pemda dinilai telah melanggar tupoksi Satpol PP yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi (Satpol).
Selain itu, pihaknya juga menduga bahwa Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan dalam mengeksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandara.
Sehingga pihak Visi Law Office menduga bahwa mereka telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009.
Lebih lanjut, menurutnya petugas yang dikerahkan berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.
"Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Sehingga Susi Air melalui kuasa hukumnya menuntut kepada saudara Wempi Welem Mawa dan Ernes Silvanus dalam jangka waktu 3 hari," kata dia.
Pihak kuasa hukum pun memberikan waktu 3 hari kepada kedua pihak terkait untuk meminta maaf secara tertulis kepada PT. ASI Pudjiastuti Aviation atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan Hanggar/pemindahan pesawat di Hanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, pihak Susi Air juga menuntut ganti rugi operasional sebesar Rp 8,95 miliar akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance, dan pemindahan barang-barang.

Jawab Somasi Susi Air! Bupati Malinau Wempi Wellem Tolak Minta Maaf dan Ganti Rugi Rp 8,9 M

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi