JAKARTA, REQnews -&nbsp;
Komisi III DPR RI menyampaikan tujuh rekomendasi terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang berunsur konflik pertanahan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, rekomendasi pertama adalah Pemprov Jateng, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, dan Balas Besar Wilayah Sungai harus melakukan pendekatan dialogis kepada warga dan bersosialisasi terkait proyek strategis nasional.
"Khususnya terkait dengan rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana Pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, dan manfaat dari Proyek Strategis Nasional bagi warga setempat," kata Desmond, Senin 14 Februari 2022.
Kedua, pemda, Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai harus melakukan kajian juga evaluasi kebutuhan baru kuari andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, agar mengurangi penolakan warga.
"Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar Proyek Strategis Nasional," ujar Desmond.
Ketiga, Gubernur Ganjar Pranowo, juga BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai agar melakukan evaluasi&nbsp; pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
Keempat, Komisi III meminta Balai Besar Wilayah Sungai merealisasikan komitmen Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III pada 11 Februari untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga dan pihak lain.
Kelima, Polda Jawa Tengah diminta melakukan pendekatan dialogis dan humanis berpedoman pada Polri yang PRESISI terhadap seluruh warga dan mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keenam, Komisi III meminta pemerintah menuntaskan pembayaran ganti rugi masyarakat yang berada di lokasi Bendungan Bener yang setuju mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri.
Ketujuh, Komisi III akan melakukan pengawasan dan pemantauan lanjutan terhadap penyelesaian sengketa pemerintah dan warga pemilik tanah.
&nbsp;

Komisi III DPR Sampaikan 7 Poin Rekomendasi soal Wadas, Ini Isinya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi