JAKARTA, REQNews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjelaskan bahwa pemerintah melindungi merek barang atau jasa yang didaftarkan pelaku usaha selama 10 tahun.
"Perlindungan jangka waktu 10 tahun tersebut sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan," kata Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kemenkumham Nofli pada webinar "Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha" di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 17 Februari 2022.
Meskipun hanya dilindungi selama kurun waktu 10 tahun, katanya, perlindungan merek barang dan jasa tersebut dapat diperpanjang enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir.
"Bahkan, perpanjangan merek dapat diajukan enam bulan sesudah masa perlindungan merek berakhir. Namun, konsekuensinya pelaku usaha dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dua kali lipat dari biaya PNBP yang diajukan sebelum masa perlindungan berakhir," katanya.
Koordinator Pemeriksaan Merek DJKI Kemenkumham Agung Indriyanto mengatakan jika pelaku usaha ingin mendaftarkan sebuah merek barang atau jasa ke DJKI Kemenkumham maka perlu memerhatikan beberapa hal.
Pertama, "first to file system" atau permohonan pendaftaran merek yang diterima adalah pertama kali diajukan. Dengan kata lain, siapa yang paling cepat maka berhak mendapatkan perlindungan.

Berapa Lama Merek yang Didaftarkan Dilindungi Pemerintah? Ini Jawabannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi