Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

ICJR: MA Gagal Paham Cermati Fakta Persidangan Baiq Nuril

Minggu, 14 Juli 2019 – 17:00 WIB

Baiq Nuril (Foto: Istimewa)

Baiq Nuril (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Mahkamah Agung (MA) dituding gagal dalam mencermati fakta-fakta persidangan dengan menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. Tudingan itu disampaikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan mencatat sejumlah poin apa saja yang membuat majelis hakim gagal memahami Pasal 27 (1) UU ITE.

Bukan tanpa alasan, Direktur Eksekutif ICJR, Anggara menjelaskan bahwa dalam konstruksi pasal di UU ITE yang harus menjadi perhatian majelis hakim adalah tindakan yang dilarang berupa distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. "Bukan melakukan perekaman," kata Anggara.

Pasal 27 (1) UU ITE itu berbunyi 'setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan'.

Artinya, fokus dalam pemeriksaan perkara ini oleh MA di tingkat PK seharusnya adalah apakah benar Nuril melakukan distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. MA pun menjawab hal tersebut dalam poin ke empat pertimbangannya.

"Namun, justru di sini lah MA melakukan kesalahan dalam menganalisis alat bukti yang dihadirkan di persidangan tingkat pertama," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, MA mengatakan Nuril melakukan transmisi/transfer rekaman dari telepon genggam ke laptop milik HIM. Padahal, secara jelas di dalam pengadilan tingkat pertama, para saksi yang terdiri dari Saksi Husnul Aini dan Saksi Lalu Agung Rofiq (keduanya berada di tempat kejadian pada saat transmisi dilakukan) menyatakan bahwa yang melakukan transimisi/transfer adalah HIM, bukan Ibu Nuril.

Bahkan, di dalam putusan kasasi, MA telah menyakan bahwa HIM lah yang telah meneruskan, mengirimkan, dan/atau mentransfer isi rekaman pembicaraan kepada Saksi Muhajidin, Saksi Muhalim, dan demikian seterusnya ke telepon genggam milik Lalu Wirebakti, Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin, dan Hanafi.

Kondisi tersebut merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh MA dalam menimbang fakta di tingkat PK. "Karena MA telah salah dalam mengidentifikasi siapa sesungguhnya pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum," kata Anggara lagi.

MA dalam poin pertimbangannya yang kelima mengatakan, alasan PK yang mengatakan bahwa bukti elektronik yang diajukan di persidangan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya tidaklah sah. Anggara menekankan, sejak awal persidangan bukti tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Nuril dan tidak ada keberatan.

Menurut Anggara, di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung masalah alat bukti elektronik ini. Padahal, masalah Padahal, masalah pembuktian di dalam perkara yang diadili berdasarkan ketentuan di dalam UU ITE adalah hal yang paling penting untuk kemudian diperhatikan.

"Pertimbangan MA yang menyatakan bahwa karena tidak ada keberatan dari Ibu Nuril sejak awal diperdengarkannya rekaman pembicaraan di pengadilan, tidaklah relevan sama sekali di dalam perkara ini dan telah melenceng dari permasalahan hukum yang sebenarnya harus dijawab di dalam pemeriksaan PK perkara ini," ujarnya. (KIY)