JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pemerintah memastikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Selain itu, di IKN Nusantara nantinya tidak ada DPRD. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Kepala Otorita sudah sepantasnya tidak diberi beban lain, seperti pilkada, agar fokus membangun IKN.
"Intinya adalah supaya Kepala Otorita memfokuskan energinya untuk menangani kompleksitas kota modern. Jangan terlalu diberikan beban lain-lain lagi," kata Wandy, Senin 21 Februari 2022.
Selain itu, ia menyebut dalam Pasal 18 ayat 1 UU IKN, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Kata dia perspektif hukum tata negara, UU IKN juga mempertimbangkan perspektif pengelolaan sebuah ibu kota modern. Dia membeberkan dalam kajian-kajian yang dibahas bersama Bappenas, IKN membutuhkan model kepemimpinan&nbsp;'City Manager'.
"Supaya si pemimpin bisa bekerja secara efektif dalam mengelola kompleksitas kota modern," ujarnya.
Padahal, bila merujuk DKI Jakarta, kepala daerah atau gubernur dan wakilnya dipilih secara demokratis melalui pilkada. Begitu juga dengan daerah lainnya, karena pemerintah juga terus-menerus menggaungkan demokrasi, namun tampaknya tidak untuk IKN.

Kepala IKN Tidak Dipilih Melalui Pilkada, Demokrasi Apa Ini?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi