JAKARTA, REQnews -&nbsp;Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan negara tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
Namun, beragam hambatan peradilan masih menjadi tantangan bagi MA. Seperti penumpukan perkara, penanganan perkara yang lambat dan integritas aparatur peradilan.
Dalam sidang istimewa laporan tahunan MA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya meminta&nbsp;MA terus membuat langkah-langkah strategis dalam mengurangi hambatan hukum. Jokowi mengatakan percepatan itu bisa dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
 "Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan,"&nbsp;ucap Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam sidang istimewa laporan tahunan MA sebagaimana disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin 22 Februari 2022.
 Mantan Wali Kota Surakarta itu juga berbicara mengenai model alternatif penyelesaian perkara yang perlu dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan restorative justice.
"Selain itu model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan, mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. Mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," kata Jokowi.
Agenda transformasi tersebut kata Jokowi tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Menurut Jokowi, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa termasuk dari MA.
"Pemerintah membutuhkan dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. Dengan menghasilkan landmarks decision yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi masyarakat yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi para Pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," ucapnya.
 Jokowi juga menitip pesan mengenai penguatan akses keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, Jokowi yakin MA dapat berkontribusi dalam kesejahteraan Indonesia.
 "Kami juga berharap Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," ujar Jokowi.
"Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," kata Jokowi.
&nbsp;
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 1015px; top: 20.6458px;">&nbsp;</div>

Solusi Mengurangi Beban Pengadilan, Jokowi Sebut Salah Satunya dengan Penyelesaian Sengketa Perdata

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi