IFBC Banner

Polemik Desa Wadas Bikin Trauma Perempuan Hingga Anak-anak, Amnesty Desak Pemerintah Lakukan Ini

Jumat, 25 Februari 2022 – 15:32 WIB

Masyarakat Desa Wadas menolak segala bentuk perusakan alam (Foto: Istimewa)

Masyarakat Desa Wadas menolak segala bentuk perusakan alam (Foto: Istimewa)

PURWOREJO, REQnews - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah segera melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait dengan kasus dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

“Temuan Komnas HAM menguatkan apa yang sebelumnya telah disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI/LBH Yogyakarta dan Amnesty. Yaitu bahwa hak warga Wadas untuk memberikan, atau tidak memberikan, persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan terhadap rencana penambangan di wilayah mereka telah diabaikan," kata Usman dalam keterangannya kepada REQnews.com pada Jumat 25 Februari 2022.

Menurutnya, aparat keamanan juga telah menggunakan kekuatan secara berlebihan yang menyebabkan rasa takut dan trauma di antara warga, terutama perempuan dan anak-anak. Usman menyebut bahwa hal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan kekuatan yaitu untuk melayani, mengayomi, dan melindungi warga.

“Komnas HAM menemukan bahwa kekerasan antara lain terjadi saat aparat menangkap paksa warga yang menolak tambang. Catatan ini semakin menegaskan bahwa aparat masih belum memiliki itikad baik dalam menanggapi protes damai warga," lanjutnya.

Amnesty pun mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan segera melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mendampingi warga.

Selain itu, menurutnya yang paling krusial adalah menyelidiki dan menindak penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi serta memastikan adanya partisipasi warga yang bermakna dalam proyek Bendungan Bener sampai diperolehnya persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan.

Diketahui, sebelumnya pada 24 Februari 2022, Komnas HAM mengumumkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang mereka lakukan terkait penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas pada 8 Februari 2022 lalu.

Komnas HAM menyebut bahwa terdapat pengabaian hak atas free, prior, and informed consent (persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan) terkait proyek tambang batu andesit yang direncanakan di daerah Desa Wadas.

Selain itu Komnas HAM juga membenarkan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personil dalam jumlah besar dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman masyarakat, serta hak anak. Untuk itu, berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM mengajukan beberapa rekomendasi untuk Gubernur Jawa Tengah, Menteri PUPR, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tambang batu serta pembangunan Bendungan Bener.

Yaitu agar memastikan partisipasi warga dengan memperhatikan prinsip-prinsip persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan dalam proyek tersebut. Kemudian, meminta agar Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi, pemeriksaan dan sanksi kepada semua petugas kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran SOP serta melakukan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

Perlu diketahui, sebelumnya pada 7 Februari 2022, ratusan aparat keamanan melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, di belakang kantor Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas.

Selanjutnya, pada Selasa 8 Februari 2022 ratusan aparat tersebut masuk ke Desa Wadas dalam rangka mengawal pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener. Sehingga setidaknya 67 warga Wadas dan aktivis yang dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa ke Polsek Bener. Kemudian ke-67 orang tersebut dilepaskan pada tanggal 9 Februari 2022. Namun, tiga di antaranya dijadikan saksi dalam kasus tersebut.

Kemudian berdasarkan catatan Amnesty International, sepanjang 2021 setidaknya terdapat 44 orang pembela hak masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang menjadi korban serangan, baik berupa penangkapan, kekerasan fisik, hingga intimidasi.

Padahal, dalam pasal 2 Deklarasi Hak atas Pembangunan PBB menyatakan, “Negara memiliki hak dan tugas untuk memformulasikan kebijakan pembangunan nasional yang sesuai dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh populasi dan individu atas dasar keaktifan, kebebasan dan partisipasi yang bermakna mereka dalam pembangunan dan distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan.”