JAKARTA, REQNews - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI ) secara resmi telah melaporkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke Kantor Pusat Ombudsman RI atas dugaan Maladministrasi.
Dugaan adanya maladministrasi tersebut terkait penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musola.
Ketua PB HMI Bidang Hukum dan HAM, Yefri Febriansyah, mengatakan tindakan menag tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2, Pasal 3 Perpres No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
"Surat Edaran ini bertentangan dengan konstitusi dan Perpres tentang Kementerian Agama," kata Yefri dalam keterangan tertulisnya, Jumat 24 Februarui 2022.
Menag pun dianggap melampaui kewenangan, menurut Yefri, menteri tidak boleh menggeneralisasi keberlakuan surat edarannya.
"Sebagian besar masjid dan musala di Indonesia ini di bangun secara swadaya dan dikelola secara mandiri oleh orang Islam sendiri. Jadi jangan disamakan, kecuali masjid dan musala di Indonesia ini semua dibangun Kemenag, dan dalam wilayah susunan organisasi Kemenang itu boleh, tapi ini kan tidak," kata dia.
Sehingga, PB HMI berharap Ombudsman dapat segera memeriksa, bahkan merekomendasikan kepada Menag agar mencabut SE No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
"Harapannya bisa direkomendasikan dicabut, ini Edaran buat gaduh bangsa saja," ujar dia.

Menag Yaqut Dilaporkan ke Ombudsman soal Pengeras Suara Masjid

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi