JAKARTA, REQnews -&nbsp;Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut jika ada keterlibatan anak bupati hingga oknum TNI dalam kasus&nbsp;kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perancana Angin.
Sebelumnya&nbsp;Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu&nbsp;menyampaikan tiga poin pokok kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, terkait kasus tersebut.
"Pertama, hendaknya Kemenkopolhukam mendorong penegakan hukum yang berorientasi pemenuhan hak-hak korban," kata Edwin&nbsp;dalam keterangan&nbsp;tertulisnya yang diterima REQnews.com pada Kamis 3 Maret 2022.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan peristiwa yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir, banyaknya korban, serta diduga melibatkan banyak pihak. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima informasi tentang tindak pidana dan status tersangka dalam kasus kerangkeng.
Pada poin kedua,&nbsp;LPSK meminta agar Kemenkopolhukam berkoordinasi dan melakukan pemantauan serta asistensi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk&nbsp;kepastian hukum dan pasal yang akan dikenakan.
Sehingga menurutnya, seluruh&nbsp;pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum dengan tetap mengedepankan dan mengakomodasi hak-hak korban, khususnya saksi dan korban dalam pengungkapan perkara.
"Perlu didalami dugaan terjadinya penganiayaan, perampasan kemerdekaan, dan perdagangan orang serta pembiaran terhadap peristiwa yang diduga telah berlangsung selama 10 tahun ini," katanya.
Selanjutnya pada poin ketiga, pihaknya meminta agar Kemenkopolhukam mendorong ketegasan dan percepatan penegakan hukum, agar masyarakat kembali optimistis dan berani menyampaikan kebenaran serta menuntut hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian berdasarkan investigasi, LPSK mendapatkan 25 temuan seperti pengondisian masyarakat untuk mendukung keberadaan sel, tidak semua tahanan merupakan pecandu&nbsp;narkoba, tidak semua tahanan berasal dari Kabupaten Langkat, tidak ada aktivitas rehabilitasi, tempat tinggal tidak layak, dan pembatasan kunjungan.
Lebih lanjut, para penghuni tidak boleh membawa alat komunikasi, memperlakukan penghuni kerangkeng sebagai tahanan, tinggal di kerangkeng dalam keadaan terkunci, serta pembatasan kegiatan peribadatan.
LPSK juga menemukan informasi adanya keterlibatan anak Bupati Langkat, oknum TNI hingga organisasi tertentu. "Setidaknya ada lima oknum TNI yang terlibat. Nama, pangkat, dan kesatuan sudah ada di tangan LPSK," kata Edwin.
Pihaknya pun berharap agar temuan serta informasi yang&nbsp;disampaikan para korban ditindaklanjuti dengan&nbsp;proses hukum serta menindak siapa pun pelakunya, tidak hanya berhenti di publik saja.

LPSK Ungkap Dugaan Keterlibatan 5 Oknum TNI dalam Kasus Kerangkeng Bupati Langkat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi