JAKARTA, REQNews – Jika metode pembahasan benar, maka dalam waktu sebulan pembahasan RUU itu bisa diselesaikan untuk segera disahkan jadi Undang-Undang. Hal ini disampaikan Wkail Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (14/2/2019), sebagaimana dilansir dari situs resmi DPR RI.

“Pembentukan RUU Daerah Kepulauan ini perlu dipantau karena RUU tersebut dibentuk menjelang masa akhir jabatan keanggotaan DPR periode 2014­2019 pada tanggal 30 September 2019. Sebelum itu (berakhir), sebaiknya RUU ini sudah disahkan. Jika tidak, begitu masuk ke periode yang akan datang, RUU akan kembali ke titik nol, harus dimulai dari tahap awal lagi,” tutur Fahri.

Saat ini, Panitia Khusus yang membahas RUU Daerah Kepulauan telah memasuki tahap pembahasan. Jika RUU Daerah Kepulauan ini telah menjadi UU Daerah Kepulauan, maka UU ini akan menjadi basis bagi penegasan Indonesia sebagai negara maritim.

Ini menjadi penting karena konsep poros maritim sudah digaungkan selama 4 tahun namun belum ada undang-undang yang menjadi basis legalnya. (Prazz)