JAKARTA, REQnews -&nbsp;Penegakkan hukum dan peradilan di Indonesia ini bagaikan panggung lawak. Koruptor yang nyata-nyata merugikan bangsa, bisa divonis ringan, disunat hukumannya, dan cepat bebas.
Terbaru, Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis Edhy Prabowo, dari sembilan tahun penjara menjadi lima tahun saja.
Hal ini memicu reaksi keras masyarakat, yang mulai tidak percaya dengan segala sistem peradilan dan tetek bengek terkait hukum di Indonesia. Mereka menyuguhkan lawak, dan publik tidak tertawa tapi muntah.
Pernyataan terbaru Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dapat dikatakan mewakili apa yang dirasakan masyarakat kini.
Ia mengatakan, terlihat jelas munculnya perbedaan mencolok atau disparitas dalam penjatuhan vonis pada tingkat pertama atau pengadilan negeri, tingkat banding atau pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung.
Baginya, disparitas ini sudah pantas untuk dikritisi, karena terkesan semena-mena atau sesuka-sukanya.
"Karena di sini penjatuhan hukuman seperti terkesan menjadi suka-suka, lain hakim lain hukuman, seperti lain koki lain rasa masakan," kata Nawawi dalam keterangannya, seperti dikutip dari&nbsp;Merdeka, Sabtu 12 Maret 2022.
Publik dianggapnya sudah sampai pada tahap merasa bahwa wajah peradilan di Indonesia ada yang tak beres. Hukum bukanlah komando, tapi hakimnya yang memegang kendali.
"Ini memunculkan anekdot , jangan lihat hukumnya, tapi lihat siapa hakimnya. Ini yang menurut saya harus menjadi pekerjaan rumah Mahkamah Agung," ujar Nawawi.
&nbsp;

Dagelan Peradilan Indonesia: Lain Hakim Lain Putusan, Beda Koki Beda Rasa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi