JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sektor Sumber Daya Alam (SDA) adalah sektor yang paling rawan dan sering dikorupsi selama ini.

Menghadapi masalah tersebut, menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pihaknya akan fokus melakukan pengawasan terhadap regulasi dalam pengelolaan SDA.

Syarif mengatakan, sektor SDA adalah sektor yang paling sering terjadinya state capture atau negara mengorupsi negara. state capture merupakan sebuah aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan.

"Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," kata Laode di Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.

Salah satu contohnya yang disebut Laode adalah korupsi sektor kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Diketahui, Azmun mengeluarkan sekitar 20 izin pemanfaatan hutan. Namun, hanya 8 izin untuk keluarganya sendiri.

Menurut Laode, penanganan kasus korupsi di sektor SDA juga jauh lebih sulit dibandingkan korupsi di sektor anggaran. Hal ini lantaran korupsi di sektor SDA berkaitan dengan penerimaan negara.

"Kalau APBN-APBD mudah dilihat bila dikorupsi. Misal, proyek perumahan pegawai negeri Rp 1 miliar, kita hitung saja setelah jadi, ah pasti menipu, pasti harga ini oleh ahli diukur paling banter Rp 600 juta. Itu bisa kita ukur. Kerugian negaranya bisa kita mintakan. Tapi kalau dari segi pendapatan, itu tidak bisa seperti itu. Berapa royalti dari batubara, nikel, emas, hanya yang punya tambang dan pemerintah yang punya kewenangan pengawasan tentang itu yang tahu," ujar Laode.