Wagub Maluku Berharap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan

Sabtu, 16 Februari 2019 – 09:00 WIB

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua (FOTO: www.indonesiatimur.co)

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua (FOTO: www.indonesiatimur.co)

JAKARTA, REQNews – Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua berharap RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan sebelum DPR RI periode ini berakhir. Hal ini disampaikannya usai bertemu Fahri Hamzah di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (14/2/2019) lalu.

Pada kesempatan itu, sebagaimana diberitakan situs DPR RI, Zeth mengungkapkan, RUU Daerah Kepulauan telah diupayakan selama 14 tahun. Bermula dari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-60, sekaligus peringatan Deklarasi Ambon, yang diperingati sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku, RUU ini diinisiasi oleh 8 provinsi.

“Kami berjuang kurang lebih 14 tahun dan saat ini sudah sampai pada titik terakhir. Dalam rangka itulah, harapan kami sebelum DPR RI memasuki masa akhir jabatannya, RUU Daerah Kepulauan sudah disahkan menjadi UU. Maka, masing­masing dari kami sudah diberikan tugas dari perwakilan 8 provinsi untuk bisa mencapai tujuan kami yaitu RUU Daerah Kepulauan ini harus segera disahkan menjadi UU,” ujar Zeth.

Delapan provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Beltung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Terkait dengan RUU Daerah Kepulauan, bertempat di Batam, 29 Januari 2018, kedelapan provinsi tersebut menyepakati Deklarasi Batam.

Deklarasi ini berisi tiga pasal. Pertama, menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat kepulauan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, sepakat mendukung percepatan penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU berdasarkan program legislasi nasional.

Ketiga, atas dasar kepastian hukum, sebelum penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU tentang daerah kepulauan, maka mendesak pemerintah untuk secara konsekuen dan bertanggung jawab melaksanakan semangat ketentuan Pasal 27, 28, 29 dan 30 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk percepatan pembangunan provinsi yang berciri kepulauan itu. (Prazz)