JAKARTA, REQnews -&nbsp;Publik masih tengah disibukkan dengan kontroversi label halal terbaru yang secara resmi dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berkomentar dengan mengatakan seharusnya label yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini menyerap aspirasi publik dengan pertimbangan pada banyak aspek.
"Sebagai kebijakan publik idealnya menyerap aspirasi publik yang hidup di masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam di Jakarta, Jumat 18 Maret 2022.
Ia menyebut, benar bahwa label halal adalah domain pemerintah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014. Namun, pada label halal sebelumnya yang digunakan masyarakat, disetujui bersama-sama antara MUI, Kemenag, Kementerian Kesehatan dan BPOM.
"Label pada kemasan pangan memuat keterangan halal dan Badan POM membangun kesepahaman bahwa bentuk keterangan halal mengikuti MUI. Jadi Badan POM yang memberikan delegasi," ujarnya.
Kini setelah adanya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal, MUI melihat secara proporsional karena penetapan logo halal merupakan domain Kementerian Agama melalui BPJPH.
Asrorun&nbsp;mengatakan penetapan label halal itu termasuk di dalamnya bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan dari proses sertifikasi halal. Ke depan, MUI meminta ada diskusi mendalam yang menyangkut kebijakan publik.
"Hal-hal seperti ini perlu kita tingkatkan dalam bentuk komunikasi secara lebih intensif," ujarnya.

Kontroversi Label Halal Terbaru, Sentilan MUI Nusuk Banget Nih

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi