IFBC Banner

KontraS Ungkap 7 Kejanggalan Vonis Bebas Dua Polisi Pembunuh Laskar FPI

Minggu, 20 Maret 2022 – 14:15 WIB

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (Foto:Istimewa)

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkap tujuh kejanggalan dalam vonis dua polisi, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella penembak mati empat laskar Front Pembela Islam (FPI).

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkap temuan tersebut berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya proses peradilan dalam mencari kebenaran materiil. "Dalam pemantauan tersebut, kami menemukan sejumlah temuan dan keganjilan atas proses hukum terhadap para terdakwa," kata Fatia dalam keterangannya pada Minggu 20 Maret 2022.

1. Kedua Terdakwa Tidak di Tahan

Keganjilan terlihat sejak masa penyidikan, karena kedua terdakwa tak pernah ditahan. Padahal aparat penegak hukum memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penahanan kepada para terdakwa, baik secara syarat bukti, maupun syarat hukum yang mensyaratkan tersangka dapat dilakukan penahanan apabila ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih.

2. Kelalaian Kedua Terdakwa

Adanya kelalaian dari para terdakwa ketika membawa keempat anggota Laskar FPI, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Fatia mengungkap bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdapat prosedur yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian apabila membawa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Itu diatur dalam Peraturan Kepada Badan Pemeliharaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengawalan. Peraturan tersebut diharuskan bagi anggota Polri untuk memeriksa terduga pelaku secara cermat dan memborgol kedua tangannya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Fatia mengungkap bahwa dalam melakukan pengawalan pada malam hari juga merupakan suatu larangan. Jika terpaksa terduga pelaku harus dibawa ke kantor kepolisian terdekat, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi pada gangguan keamanan anggota Polri itu sendiri.

3. Perbedaan Keterangan Terdakwa di Persidangan dengan BAP

Fatia menyebut, bahwa dalam proses persidangan terdapat perbedaan keterangan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dengan Berita Acara Pemeriksaan. Fikri menjelaskan terjadi perebutan senjata api milik terdakwa dengan beberapa anggota Laskar FPI saat membawa mereka ke tempat tujuan.

Terdakwa mengaku senjata api tersebut telah direbut, namun dalam BAP justru menyatakan sebaliknya bahwa yang terjadi hanyalah berusaha direbut. "Keterangan ini penting karena akan bedampak sejauh mana tahapan penggunaan kekuatan yang dapat digunakan ketika menghadapi sebuah ancaman," kata Fatia.

4. Adanya Tindakan Kekerasan

Kontras menilai keempat Laskar FPI mengalami kekerasan sebelum ditangkap. "Kami berpendapat tindakan kekerasan yang diduga dialami oleh keempat anggota Laskar FPI tidak dapat dibenarkan secara hukum dan hak asasi manusia," kata Fatia.

5. Warga Sekitar Diduga Mendapatkan Intimidasi

Fatia menduga bahwa warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu diduga mengalami intimidasi, mereka diminta untuk tidak mengambil video. Fakta tersebut, menurutnya muncul dalam persidangan. Menurut dia, intimidasi itu merupakan upaya mengaburkan fakta dan menghilangkan jejak.

6. Kesaksian Ahli Forensik

Ahli forensik dalam persidangan mengatakan korban mengalami luka tembak di titik yang mematikan. Menurut dia, tembakan di titik vital itu tidak mungkin terjadi dalam peristiwa perebutan senjata. Selain itu, kata dia, adanya peristiwa perebutan senjata itu juga belum dibuktikan di persidangan.

"Harusnya aparat penegak hukum dapat membuktikan hal tersebut, misalnya dibuktikan dengan adanya jejak sidik jari korban pada senjata api yang diperebutkan," kata dia.

7. Pertimbangan Putusan Hakim

Fatia mengatakan dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut dia, alasan itu patut dipertanyakan karena dia menilai tindakan penembakan itu tidak memenuhi prinsip nesesitas, proporsionalitas dan masuk akal.

"Kalaupun penggunaan senjata api tersebut diperlukan, penembakan yang dilakukan sudah semestinya ditujukan pada titik yang melumpuhkan bukan pada titik yang mematikan," kata Fatia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat kemarin memvonis lepas Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dalam perkara tewasnya empat anggota FPI. Keduanya dianggap melakukan penembakan kepada empat korban karena membela diri.