JAKARTA, REQNews - Tim Advokasi untuk Demokrasi akan menyerahkan bukti hasil riset perihal keterkaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di tambang Papua.

Bukti tersebut merupakan keterkaitan Luhut baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas pertambangan di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Rencanannya hasil riset akan diserahkan ke Polda Metro Jaya, Rabu 23 Maret 2022. Hal ini dilakukan sebagai respon atas penetapan tersangka dua aktivis Hak Asasi Manusia yakni Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

"Ini adalah tindakan politik Luhut yang ingin membungkam suara kritis Haris dan Fatia,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, dalam jumpa pers, Rabu 23 Maret 2022.

Muhammad Isnur mengungkapkan Luhut justru bersembunyi dan tidak merespon atas data-data valid yang diungkap dalam riset yang dikeluarkan oleh 9 organisasi masyarakat sipil Indonesia

Dia membandingkan, laporan Luhut ini direspon super cepat oleh kepolisian sementara tanggapan polisi atas laporan serupa yang diserahkan masyarakat sipil terhadap pejabat publik termasuk Luhut dibuat rumit.

Penetapan tersangka ini juga harus diuji secara hukum, supaya penggunaan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk tujuan membungkam tidak dibiarkan leluasa dan terus diulang-ulang oleh pihak berkuasa.